Ketua DPRD Minta Wali Kota Bekasi Jelaskan Polemik KS-NIK kepada Masyarakat

Sulistyo Adhi | Kamis, 12 Desember 2019 | 17:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam aliansi ‘Harimau Patriot’ menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kamis (12/12). Mereka menuntut Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro mengundurkan diri lantaran tak membela keberlanjutan layanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

“KS-NIK harga mati, Ketua DPRD harus mundur atau minta maaf,” bunyi salah satu spanduk yang dipasang massa di depan gerbang kantor DPRD Kota Bekasi.

Koordinator Aksi Ahmad Nurdin menyampaikan amanah sebagai angggota dewan adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun, yang dilakukan oleh pimpinan DPRD saat ini justru membuat suasana jadi gaduh.

“Sebagai orang yang mendapat mandat dari warga, tidak sepatutnya Ketua DPRD melukai hati warga. Apalagi melontarkan pernyataan yang tidak mewakili aspirasi warga,” jelas Nurdin.

Dalam hal ini, kata dia, terkait penyataan Ketua DPRD soal KS-NIK, seolah tidak mendukung. Bahkan terkesan tak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diputuskan dalam paripurna 29 November.

“Menurut kami, sikap dan tindakan tersebut tidak konsisten dan jauh dari rasa hormat,” imbuh Nurdin

Nurdin mengatakan tuntutan massa aksi adalah mendesak Ketua DPRD mundur serta meminta maaf pada warga Kota Bekasi. Massa juga mengecam anggota DPRD yang tidak mempedulikan kesehatan warga.

“Kami juga ingin, layanan KS-NIK dipertegas sebagai hal yang tidak bisa ditawar lagi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro meminta Wali Kota Bekasi agar menjelaskan secara gamblang terkait penghentian program jaminan kesehatan daerah melalui KS-NIK (Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan) kepada masyarakat.

"Inikan sebenarnya ada keinginan Wali Kota Bekasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Sehingga masyarakat riuh dengan kaburnya informasi masalah KS," ujar Chairoman usai menerima empat perwakilan massa aksi di ruang kerjanya lantai dua gedung DPRD Jalan Chairil Anwar, Kamis (12/12/2019).

Menanggapi tuntutan tersebut, Chairoman menegaskan masalah penghentian KS-NIK, sebenarnya adalah keinginan Wali Kota Bekasi karena ada aturan hukum mengatur tentang integrasi. Untuk itu dia kembali menegaskan agar Wali Kota Bekasi bisa menjelaskan secara gamblang semua kepada masyarakat jangan dengan cara penekanan seperti ini.

"Apa yang terjadi beberapa hari terakhir aksi demo ke DPRD Kota Bekasi, ini penekanan opini publik namanya. Dewan tidak bisa ditekan karena bekerja sesuai aturan hukum," tegasnya

Menurutnya keinginan Wali Kota Bekasi ingin menghendaki KS dilanjutkan sudah disampaikan dalam RAPBD. Bahkan Dewan sudah menghormati itu dengan memberi waktu kepada Wali Kota sambil menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas RAPBD yang diajukan. Setelah ada evaluasi maka diketahui apakah gubernur setuju, jika disetujui maka akan dibahas kembali.

"Nah sekarang jika Wali Kota Bekasi keberatan dengan aturan integrasi KS-NIK ke BPJS, maka tolong sampaikan. Karena itu ada mekanismenya seperti upaya Judicial review (JR) yang katanya sedang disusun. Kenapa dewan dipaksa harus memiliki pandangan yang sama terkait KS-NIK," tegas Chairoman seraya mempertanyakan aksi warga tersebut mewakili siapa?

[Wali Kota Bekasi Resmi Hentikan Layanan KS-NIK per 1 Januari 2020]

Pasalnya sambung dia, ketika program KS-NIK, diberhentikan pada 1 Januari 2020 itu perintah UU, bukan keinginan DPRD. Permasalahannya jelas baik  Perpres, Mendagri menyatakan program KS-NIK harus diintegrasikan pada program kesehatan pusat. 

Dirinya menilai Pemerintah Kota Bekasi kurang cerdas dalam menyikapi hal tersebut. Karena jika warga resah karena tidak mampu membayar iuran, solusinya jelas adalah BPJS. Itu digratiskan semua.

"Yang kita perjuangkan bukan KS tapi bagaimana masyarakat sehat," tegasnya.

Saat ini diketahui di Bekasi sudah ada  518 ribu yang masuk ke PBI Nasional dianggarkan oleh APBN asumsinya orang miskin. Kemudian ada sisanya sekira 1,9 juta jiwa lagi yang terdata di BPJS.

"Dari data tersebut saya pernah tanya ke BPJS, dijawabnya didalamnya ada TNI-polri. PNS, ada orang yang dibayarkan perusahaan PPU dan BPPU. Sehingga ketemunya ada sekurangnya, 806.000 orang yang bisa dianggarkan melalui APBD untuk jaminan kesehatannya mencapai Rp400 miliar. Tidak ada lagi warga Bekasi yang tidak ada jaminan kesehatan jika mereka sakit. Artinya tidak perlu lagi KS," paparnya.

Sekarang problem KS ini adalah pemborosan. Karena apa, karena tidak ada kriteria untuk orang yang menjadi peserta BPJS dengan yang tidak BPJS. Kalo dilihat sekarang peserta BPJS di Bekasi 1,8juta.

[Naupal Alrasyid Pastikan MA Bakal Tolak Judicial Review Pemkot Bekasi]

Pertanyaannya berapa yang sudah menggunakan KS-NIK. Artinya tidak menutup kemungkinan  terjadi anggaran ganda. Untuk itu perlu dilakukan audit, tidak dengan pergerakan aksi demo.

Untuk itu politisi asal PKS ini mengajak eksekutif untuk duduk bersama untuk melakukan pencerdasan bersama untuk mensinkronkan data dengan mengajak BPJS untuk koordinasi.

"Kita minta data BPJS  berapa data pasti warga Bekasi yang sudah terdaftar. Bukan dengan cara demo seperti ini," ucapnya.

Sebagai informasi, Layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) diberhentikan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Hal ini merupakan respon pemerintah daerah atas Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020.

Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 440 /8894/Dinkes yang terbit pada 29 November kemarin. Dalam surat tersebut tertulis jelas alasan pemerintah setempat memberhentikan layanan KS-NIK lantaran Pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri (seluruhnya) jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan Jamkesnas. Termasuk mengelola Jamkesda dengen skema ganda.

Pemberhentian ini lantas menuai reaksi dari berbagai pihak. Sebab, KS-NIK dianggap lebih efisien dan maksimal dalam memberikan layanan. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar