Dilema Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Jumat, 13 Desember 2019 | 07:20 WIB

Share Tweet




oleh: Ahmad Syaikhu (Mantan Wakil Walikota Bekasi)

Kartu Sehat berbasis NIK (KS) memang semacam kartu ajaib yang banyak memberikan solusi pada situasi yang sulit saat seseorang menderita sakit.

Ibarat asuransi unlimited, tentu saja KS berkonsekuensi memerlukan penyiapan dana yang besar. Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan, tanpa mengorbankan sektor kehidupan masyarakat lainnya, tidak masalah untuk membiayai kesehatan warganya sendiri.

[Ketua DPRD Minta Wali Kota Bekasi Jelaskan Polemik KS-NIK kepada Masyarakat]

[Wali Kota Bekasi Resmi Hentikan Layanan KS-NIK per 1 Januari 2020]

[Naupal Alrasyid Pastikan MA Bakal Tolak Judicial Review Pemkot Bekasi]

Di samping kemampuan keuangan daerah, tentu saja kesesuaian dengan aturan dari pemerintah pusat juga harus dijadikan pegangan karena kita hidup di NKRI. Pemerintah pusat menghendaki layanan kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program JKN yang berlaku secara nasional.

Itulah sebabnya, dalam pembahasan LKPJ 2018, Pansus LKPJ yang diketuai oleh Saudara Daryanto dari partai Golkar mengeluarkan rekomendasi agar KS diintegrasikan dengan program JKN. Memang pada saat itu yang membacakan laporan akhir pansus adalah Saudara Chairoman dari PKS, atas permintaan pimpinan Sidang Paripurna pada saat itu.

Adalah sebuah kesalahan saat kisruh kartu sehat semua dikambinghitamkan kepada ketua DPRD dari PKS. Sebagai orang yang pernah membidani lahirnya Kartu Bekasi Sehat (KBS) sebelum lahirnya KS, tentu saja tidak logis kalau PKS menolak pemberlakuan KS, justru dulu saya yang menginisiasi lahirnya KBS. Hanya saja, secara normatif tetap harus sejalan dengan berbagai aturan perundangan yang ada. Itulah yang diinginkan oleh PKS. Apalagi Ketua DPRD juga telah mengetuk palu pengesahan APBD 2020 yang di antaranya adalah persetujuan dilanjutkannya program kartu sehat.

Dengan adanya demo dari berbagai pihak, termasuk para TKK, yang menimpakan kesalahan kekisruhan KS ini pada kader PKS yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, menurut saya ini adalah salah alamat. Kisruh sebenarnya adalah masalah kesesuaian aturan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Jika PKS terus disalahkan dan dikambinghitamkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS Kota Bekasi dan Fraksi PKS Kota Bekasi untuk mengambil sikap dan positioning yang tegas dalam kisruh KS ini.

Semoga semua pihak dapat berfikir secara jernih dan mencari solusi dari permasalahan ini.


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar