Datangi DPRD Kota Bekasi, Puluhan Massa Aksi Pendukung KS-NIK Dinilai Salah Alamat

Sulistyo Adhi | Senin, 16 Desember 2019 | 13:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam masyarakat Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD kota Bekasi pada Senin (15/12).

Kedatangan mereka dalam rangka mendukung jalannya program Kartu Sehat (KS-NIK) program milik Wali Kota Bekasi. Dalam aksinya, mereka menuntut Ketua DPRD Kota Bekasi untuk meninjau ulang penghentian penggunaan KS-NIK.

Mereka melakukan orasi di depan gerbang kantor DPRD kota Bekasi secara bergantian. Menurut massa aksi, program KS-NIK dinilai membantu masyarakat karena tidak dibebani biaya iuran seperti BPJS.

“KS itu lebih hemat, beda dengan BPJS yang rusak,” ujar salah seorang orator.

Aksi massa sempat diwarnai kericuhan saat salah seorang peserta aksi melakukan provokasi terhadap petugas Satpol PP dan Polisi yang berjaga di gerbang DPRD Kota Bekasi. Massa aksi juga memaksa untuk masuk area gedung Dewan tersebut namun dihalau petugas.

Akhirnya perwakilan pendemo diterima oleh Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk melakukan dialog. Aksi massa sempat kembali memanas ketika massa yang ingin masuk area gedung DPRD Kota Bekasi dihalangi oleh petugas yang kemudian para peserta aksi memblokir jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. Ketegangan mereda setelah para peserta aksi diperkenankan memasuki area gedung DPRD kota Bekasi.

Sementara itu dihadapan perwakilan pendemo, Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Arif Rahman Hakim menilai bahwa aksi yang dilakukan Pejuang KS-NIK ke DPRD Kota Bekasi salah alamat.

“Dalam RAPBD kemarin, kita semua anggota DPRD, saya dari fraksi PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan, dalam RAPBD itu, kita sudah sama-sama sepakat menganggarkan alokasi KS-NIK Rp400 miliar tidak ada yang menolak. Lalu kenapa KS akan di stop melalui surat edaran walikota saat itu yang sudah sama-sama kita baca, itu bukan DPRD yang berhentikan laju KS adalah undang-undang yang di atas kita, kita hanya bisa membuat Perda,” kata Arif Rahman.

Sekedar diketahui, KS-NIK yang merupakan produk dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi.

Namun, di sisi lain, program tersebut ditengarai menyalahi aturan yang ada yaitu Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75 tentang integrasi ke BPJS, serta Permendagri 33 tahun 2019 dimana semua jaminan kesehatan daerah wajib diintegrasikan ke BPJS.

Kendati demikian, kewajiban integrasi tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12 tentang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain bidang kesehatan. Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyatakan pada pasal 9 ayat 3 (Kronkruen) dan pasal 12. Sehingga Pemerintah Kota Bekasi mengajukan Judicial Review ke MK.

“Jadi di atas kita ada undang-undang dan permendagri juga dikeluarkan, itu yang mengganjal laju KS pada 2020, kita DPRD kota Bekasi sudah sepakat kita bersinergi dengan pemkot Bekasi terkait dengan kesehatan masyarakat kota Bekasi, lalu hari ini kita juga sudah tahu bahwa Pemkot Bekasi sedang mengajukan judicial review mari kita doakan sama-sama itikad baik dari pemkot Bekasi,” pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar