Diklaim Basis Massa 212, Pemuda Katolik Ditolak Bikin Domisili Organisasi di Kelurahan Durenjaya

Sulistyo Adhi | Kamis, 19 Desember 2019 | 07:16 WIB

Share Tweet



Ketua RW 001 Kelurahan Durenjaya, Ali Agus

RAKYATBEKASI.COM, BEKASI TIMUR - Kota Bekasi yang baru saja mendapat penghargaan sebagai Kota Toleran dan Harmonis kerukunan antar umat beragama, dinilai hanya isapan jempol. Pasalnya, Organisasi Kepemudaan bernama Pemuda Katolik Kota Bekasi mendapat segudang halangan dalam mengurus keterangan domisili organisasi dari pihak Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur.

Kepada RAKYAT BEKASI, Ketua Komisariat Pemuda Katolik Kota Bekasi, Arnoldus Simbolon mengungkapkan bahwa penolakan yang dilakukan terhadap pihaknya tidak mencerminkan Kota Bekasi sebagai daerah yang toleran terhadap kerukunan antar umat beragama.

"Saya ingin mendaftarkan organisasi Pemuda Katolik kepada Kesbangpol. Tetapi syaratnya harus ada sekretariat yang dilengkapi dengan domisili organisasi. Makanya saya dan pengurus lainnya datang ke Ketua RT, RW dan Kelurahan untuk mengajukan surat domisili, tetapi kita dituding mau mendirikan tempat ibadah atau gereja. Intinya kita ditolak keberadaannya," ungkap Arnoldus, Rabu (18/12/2019).

Arnoldus sempat menjelaskan bahwa organisasi yang diayominya itu berasaskan Pancasila dan memiliki hak yang sama dengan organisasi kepemudaan lainnya.

Ketua RT dan RW setempat yang berdalih wilayahnya sebagai sarang kelompok Islam garis keras berlabel PA 212, dikatakan Arnoldus tidak menjadi alasan pihak kelurahan enggan menerbitkan domisili organisasi.

"Kita taat aturan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini. Kami kelompok pemuda yang ingin beraktualisasi dan membangun Kota Bekasi lebih maju, kenapa dipersulit dalam membuat domisili? Kami bukan teroris atau kelompok yang menyebar teror ke masyarakat," tandasnya.

"Kami berharap Pemerintah Kota Bekasi memberikan keadilan kepada semua kelompok masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, suku dan ras. Perlakukan kami seperti pemuda lainnya. Jangan paksa kami membuat pernyataan yang tidak diberlakukan kepada organisasi kepemudaan lainnya," pungkasnya.

Sementara, Ketua RW 001 Kelurahan Durenjaya, Ali Agus mengatakan dirinya tidak melarang adanya organisasi apapun. Hanya saja, bagi organisasi Pemuda Katolik menurutnya akan memicu protes dari masyarakat yang diklaim mayoritas beragama islam. Sehingga dirinya mengajak musyawarah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pengantar ke kelurahan.

"Masyarakat kita kan sensitif dengan hal-hal seperti itu. Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan mereka, mari kita musyawarah dulu dengan RT, RW, Lurah dan Camat, karena disitu kita tahu ada basis tertentu, garis keras. Kita gak mau ada yang tersinggung, nanti dianggapnya gereja," terang Ali Agus yang bekerja sebagi anggota Pol PP Kecamatan Bekasi Timur.

Agus juga mengakui pihaknya meminta agar Pemuda Katolik tidak memasang plang organisasi.

"Kami bukannya gak boleh pasang plang, kita takut ada keresahan di masyarakat," katanya.

Terpisah, Lurah Durenjaya, Fredi berkilah bahwa dirinya melindungi dan membantu Pemuda Katolik untuk mengurus perizinan. Hanya saja dia meminta agar semua dilakukan secara perlahan, agar tidak menimbulkan huru hara di tengah masyarakat.

"Namanya kita masuk tempat baru, kita harus ngomong sama RT dan RW. Kita cari solusi. Kan selama ini RW agak takut," kata Fredi di ruang kerjanya.

Fredi juga mengakui pihaknya meminta agar Pemuda Katolik membuat surat pernyataan yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan di tempatnya. Hal itu menurutnya agar tidak menimbulkan masalah.
"Pernyataan dibikin biar gak ada masalah," katanya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar