Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan, Kementerian Perhubungan RI Mutasi 592 Pejabat

Sulistyo Adhi | Jumat, 20 Desember 2019 | 09:05 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA – Tak kurang dari 592 Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kemenhub Republik Indonesia telah dimutasi, pada Jumat (13/12/2019) lalu.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa mutasi tersebut selain bagian dari optimalisasi kinerja dan pelayanan Kementerian Perhubungan yang dipimpinnya, hal tersebut menurutnya juga senafas dalam rangka menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo untuk Indonesia Maju.

“Banyak laporan yang saya terima, bahwa ada sejumlah pejabat di Kemenhub ini kerap meresahkan UPT kita. Jadi mutasi ini ada beberapa pejabat yang dipindahkan, ini untuk mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan,” ujar Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, Jum'at (19/12/2019).

Budi Karya juga menegaskan, bahwa pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Djoko Sasono adalah sudah sesuai dengan perintahnya melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019. Sehingga atas dasar itulah Sekretaris Jenderal Perhubungan, Djoko Sasono, telah melantik Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada Jumat (13/12/2019) di Graha Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dijelaskan olehnya, pelantikan tersebut juga tunduk sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

“Saat itu saya izin sakit, dan pak Sesjen saya delegasikan untuk melakukan pelantikan itu segera,” terangnya.

Terkait adanya simpang siur pemberitaan mengenai adanya dua (2) surat keputusan pada pelantikan tersebut, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwasanya tudingan tersebut tidak benar.

“Laporan dan berita acara yang saya terima dari pak Sesjen, kemarin itu ada 572 orang yang hadir dilantik dari 592 yang ada dalam SK, 20 orang lainnya berhalang hadir karena ada yang sedang Umroh dan izin cuti. Jadi kalau ada yang menyebutkan SK tersebut ada 2, saya katakan itu salah,” tegasnya.

Senada dengan Menhub, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono menjelaskan bahwa pendelegasian dirinya untuk melantik 592 pejabat Kemenhub adalah hak prerogatif Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Lebih lanjut Dirinya mengaku hanya menjalankan tugas sebagai pejabat yang ditunjuk untuk segera melangsungkan pelantikan 592 Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Menhub pada tanggal 13 Desember 2019.

“Ketika ada instruksi dari Pimpinan, tidak mungkin tidak saya jalankan, apalagi ini yang perintahkan pak Menteri langsung,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono.

Djoko juga membeberkan, bahwa pendelegasian ini bukanlah kali pertama terjadi pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, apabila Menteri berhalang hadir.

Djoko tak lupa menjelaskan bahwa pengisian jabatan tinggi dan mutasi pada lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, juga dilakukan sangat selektif atas dasar kompetensi dan penilaian kinerja.

“Ini bukan hal baru yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pak Menteri Ignasius Jonan, pada tahun 2015 lalu pernah mendelegasikan pak Sesjen Santoso Eddy Wibowo untuk melakukan pengambilan sumpah jabatan atau pelantikan pada pejabat esselon di Kementerian Perhubungan,” bebernya.

[Kemenhub Prediksi Pengguna Angkutan Laut liburan Nataru 2019 meningkat 5%]

Sementara itu Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Hary Kriswanto memaparkan bahwa proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Semua sudah ada dalam aturan tersebut. Jadi kalau ada mutasi yang terjadi di Kemenhub, itu (mutasi) berdasarkan usulan dari masing-masing Direktorat. Saya berada di bawah Sekretariat Jenderal, tugas saya hanya meneruskan dari usulan-usulan tersebut,” paparnya singkat. (tian)


    Komentar