Alihkan TKK ke PPPK, Pemerintah Pusat Diminta Tanggung Gaji Sepenuhnya

Sulistyo Adhi | Rabu, 22 Januari 2020 | 06:49 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada hari Senin (20/01/2020) kemarin, bersepakat untuk memastikan tidak ada lagi pegawai di instansi pemerintah selain berstatus PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Keputusan tersebut ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak, seperti Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Dariyanto yang meminta adanya kejelasan mengenai sistem penggajian PPPK.

Dalam Undang-Undang ASN itu, kata dia, telah diatur bahwa gaji PPPK dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui APBD. Kalau ada kekurangan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

"Harusnya, kalau PPPK yang mengatur pemerintah pusat, maka untuk gaji, mereka juga yang menanggung. Saya minta kejelasan itu. Kan kalau mereka yang tanggung, beban Pemerintah Daerah melalui APBD bisa berkurang," ujar Dariyanto, Selasa (21/01/2020) sore.

Selain meminta kejelasan mengenai gaji, Politisi Golkar ini juga meminta solusi apabila terjadi pengurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tugas pokok fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kota Bekasi sendiri, kata dia, terdapat 12 ribu pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Mereka mayoritas ditempatkan pada pos pelayanan publik, seperti di kantor kelurahan, guru hingga petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Pegawai TKK ini menurut Dariyanto, nantinya wajib mengikuti test untuk menjadi PPPK. Pegawai TKK yang mengikuti test, tidak mesti semuanya lulus. Sebab, pengangkatan PPPK akan dilakukan secara bertahap.

"Nah, yang enggak lulus, sementara tenaganya masih dibutuhkan. Nanti solusinya seperti apa?. Karena kalau pelayanan publik terganggu, yang disalahkan Pemkot Bekasi, bukan pemerintah pusat. Di satu kantor kelurahan sebagai contoh, pegawai PNS hanya 6 orang, yakni lurah, Sekertaris lurah dan para kasie. Sisanya pegawai TKK," tutupnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar