Komisi I Desak Disdik Kota Bekasi Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Kepala Sekolah

Sulistyo Adhi | Senin, 03 Pebruari 2020 | 20:17 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang menjadi payung hukum atau dasar kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam menempatkan kepala sekolah di beberapa SD Negeri, dituding hanyalah isapan jempol belaka. 

Pasalnya, berdasarkan penelusuran rakyatbekasi.com, seorang Kepala SD Negeri di bilangan Kecamatan Pondokgede tetap dipertahankan jabatannya, meskipun tak bertugas selama delapan (8) bulan hingga saat ini.

Anehnya, meski tidak hadir di sekolah, absensi kepala sekolah tersebut tetap penuh, sehingga gaji serta tunjangan pun tetap diterima.

Seorang narasumber  rakyatbekasi.com mengungkapkan, bahwa dirinya lah yang melakukan absensi finger print kepala sekolah tersebut tak kurang dari lima (5) bulan lamanya.

"Iya pak, saya diminta gantikan finger print hampir lima bulan. Tapi sekarang bukan saya lagi yang mewakilkan (absensi) kepala sekolah," beber narasumber tersebut saat kami temui usai jam sekolah, Senin (03/02/2020) sore.

Dengan raut wajah penuh penyesalan, dia mengakui bahwa hanyalah menerima uang rokok yang angkanya tak terlampau besar sebagai timbal balik aksi joki absensi kepala sekolah tersebut yang dilakukannya selama ini.

"Sejak kepala sekolah kecelakaan dan gak bisa masuk, saya yang menggantikan finger print-nya. Dari itu saya dikasih uang rokok sebagai imbalannya. Kalau sekarang, ada operator yang gantikan saya," ucapnya dengan nada pelan.

[Usai Pemanggilan Sekda dan Asda III, Komisi I Bakal Panggil Wali Kota Bekasi]

[Ketua Komisi I Pinta Kepala BKPPD Les Privat Terkait Seringnya Mutasi Pejabat Pasca Touring]

Masih di wilayah yang sama, rakyatbekasi.com juga mendapatkan informasi terkait SD Negeri yang sempat diperiksa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lantaran adanya dugaan penyelewengan dana BOS dari Pemerintah Pusat.

Menurut salah seorang guru yang namanya dirahasiakan, pemeriksaan oleh tim auditor Kemendikbud yang terjadi sekira pertengahan tahun 2019 itu, berawal dari laporan dari salah seorang wali murid.

"Waktu itu Pak Uu dan Pak Junaedi sempat diusir pihak kementerian. Kejadiannya cukup ramai waktu itu," terangnya.

Saat pemeriksaan itu terjadi, kata dia, kepala sekolah yang menjabat pada waktu itu berinisial “N”. Namun dugaan penyelewengan dana BOS terjadi pada saat kepemimpinan Kepala SD Negeri sebelumnya, yakni berinisial “Y”.

"Baru sekitar dua bulan jadi kepala sekolah, sudah didatangi kementerian buat diaudit. Tapi sekarang kepala sekolahnya sudah ganti lagi. Kalau Pak “Y” pindah di sekolah yang muridnya jauh lebih banyak," terangnya.

Dari sejumlah kasus tersebut, semangat Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak akan mungkin dapat terwujud. Sebab, dalam penempatan pemangku kebijakan alias kepala sekolah di beberapa SD Negeri diduga tanpa diimbangi dengan implementasi aturan dan perundangan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mengaku prihatin dengan dua contoh kasus di atas. Dirinya meminta agar BKPPD dan juga Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengungkap tuntas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut.

Dan tentunya memberikan sanksi tegas sesuai aturan dan perundangan yang berlaku terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan wewenang jabatannya untuk keuntungan pribadi.

"Saya kira ini menjadi tugas (BKPPD dan Disdik Kota Bekasi) yang harus diselesaikan. Tindak oknum yang mencari keuntungan untuk pribadinya," pungkasnya. (Tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar