Dianggap Gagal Pertahankan Program KS-NIK, Mahasiswa Desak Kadinkes Kota Bekasi Dicopot

Sulistyo Adhi | Kamis, 27 Pebruari 2020 | 14:23 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Puluhan pemuda dan mahasiswa menuntut Wali Kota Bekasi mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati karena dinilai tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

Tuntutan pencopotan tersebut disampaikan dalam bentuk aksi unjuk rasa yang berlangsung, pada Kamis (27/02/2020) siang, di depan gerbang perkantoran Pemerintahan Kota Bekasi, Jl. Ahmad Yani No. 1 Bekasi Selatan.

Puluhan massa aksi yang menamakan dirinya Komunitas Bersama Rakyat Lawan Korupsi (KOBAR API) tersebut menilai Tanti Rohilawati gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala OPD yang tugas utamanya adalah menangani pelayanan kesehatan masyarakat.

Beberapa catatan kegagalan yang diungkapkan KOBAR API dalam rilisnya antara lain adalah; gagalnya Dinas Kesehatan mempertahankan program KS-NIK, yang menjadi senjata utama Wali Kota Bekasi beserta wakilnya dalam melayani kesehatan masyarakat. Apalagi, terkait layanan kesehatan masyarakat secara gratis merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945.

"UU tentang otonomi daerah memungkinkan bagi masing-masing Pemda menjamin kesehatan warganya. Niat Baik Wali Kota Bekasi memberikan layanan kesehatan gratis melalui program Kartu Sehat (KS) perlu diapresiasi. Namun keinginan ini tidak diimbangi dengan kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Karena itu, sebaiknya dicopot saja Tanti Rohilawati," ungkap Koordinator Aksi, Andrianto dalam orasinya.

Lebih lanjut Andrianto menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi bernomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, pada Pasal 5 Poin D2 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

"Terhentinya layanan kesehatan gratis (KS-NIK) adalah bukti kegagalan Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan)," tegasnya.

Selain itu, mahasiswa juga membeberkan bahwa kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2019 yang mencapai angka 1903 kasus. Menurut mereka, angka kasus DBD tersebut sangatlah tinggi, apalagi sampai menyebabkan 3 Orang meninggal.

"Mana upaya Dinas Kesehatan dalam mencegah terjadinya DBD? Mana program pencegahan dan pengendalian Penyakit. Padahal anggaran miliaran rupiah yang berasal dari uang rakyat sudah digelontorkan , tapi gagal diimplementasikan," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar