Hari Ini Kejagung RI Panggil 4 Pejabat Kota Bekasi Terkait Dugaan Mega Skandal Korupsi Sebesar Rp281,1 Miliar

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK) mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memanggil sejumlah pejabat penting Pemerintah Kota Bekasi yang bertindak sebagai Panitia pengadaan 5 Gedung di Kota Bekasi.

Pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang terdiri dari dua (2) Kepala Dinas dan dua (2) Kepala Bidang ini dijadwalkan pada Senin 18 Mei 2020 untuk menghadap Kepala Sub Direktorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Pada direktorat Penyidikan di Gedung Bundar Tipidsus Kejagung RI, untuk diperiksa.

Pemanggilan oleh Kejagung RI ini terkait dugaan kasus korupsi lima proyek pembangunan Kota Bekasi tahun anggaran 2017, sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Direktur penyidikan Jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus No: Print-11/f.2/Fd.1/03/2020 terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan APBD Kota Bekasi tahun 2017 yakni;

1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa konsultansi AMDAL, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp73, 6 miliar.
2. Proyek Pembangunan kantor dinas perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL, ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp20,3 miliar.
3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi ANDALALIN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp83, 8 miliar.
4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp70 miliar, dan terakhir;
5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp33,1 miliar.

Total anggaran lima proyek di atas yang diduga jadi bancakan oknum Pejabat Bekasi sebesar Rp281.142.841.500.

Adapun nama-nama yang dipanggil Kejagung sesuai dengan Surat Perintah Tugas Wali Kota Bekasi No: 863/3168/BKPPD.PA untuk memenuhi panggilan adalah sebagai berikut:

1. Dr Dadang Ginanjar Samsupraja M. AP, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
2. Jumhana Luthfi , S. Sos, M. Si, selaku kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
3. Indry Arieswaty S.T, M.T, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
4. Imam Yahdi, M. Si, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

"Kami meminta empat nama di atas segera memenuhi panggilan Kejagung RI, patuh hukum, serta kooperatif terhadap pemanggilan penegak hukum sekelas Kejagung," ujar Koordinator Investigasi Lembaga KAKI Publik Wahyudin, Senin (18/05).

Selain itu, Wahyudin mengaku pihaknya menduga kuat bahwa yang terlibat dalam mega skandal korupsi ini bukan hanya empat orang di atas saja, tapi melibatkan nama-nama pejabat lainnya.

Wahyudin pun menduga bahwa kasus korupsi di Kota Bekasi sudah sedemikian parah dan berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, Wahyudin mendukung penuh langkah Kejagung RI untuk membabad habis korupsi di Kota Bekasi hingga ke akar-akarnya.

"Sehingga penting untuk Kejagung RI melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, serta mencari tokoh dalang di balik semua kasus Mega korupsi di Kota Bekasi," tutup Wahyudin dalam rilisnya. (tian)

• Bekasi