Wali Kota Bekasi Perintahkan Direksi PDAM Tirta Patriot Evaluasi Tarif Air Bersih di Masa Pandemi Covid-19

Sulistyo Adhi | Sabtu, 16 Mei 2020 | 07:11 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi hingga kini belum berani menurunkan tarif air bersih kendati perekonomian masyarakat terpuruk lantaran pandemi Covid-19 sudah berjalan 2 bulan lamanya.

[Lebih Besar Pasak Daripada Tiang, LSM KOMPI Minta Wali Kota Bekasi Bubarkan PDAM Tirta Patriot]

[Setoran PAD Kecil, Solihat Didesak Rampingkan Pegawai PDAM Tirta Patriot yang "Over Load"]

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi memerintahkan direksi PDAM Tirta Patriot melakukan evaluasi agar menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi pelanggan.

"Kita meminta kepada direksi PDAM Tirta Patriot maupun Bhagasasi untuk mengevaluasi tarif air bersih," ujar Rahmat Effendi saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2020).

[GmnI Bekasi Tuding Dirut PDAM Tirta Patriot Gagal Paham Soal Meringankan Beban Masyarakat]

Evaluasi yang dimaksud, kata Rahmat, agar meringankan beban dan tidak mencekik masyarakat di tengah situasi wabah Corona.

"Tentunya bagi masyarakat bawah atau terdampak Covid-19 untuk diberikan keringanan. Dan dihitung berapa sih totalnya, setelah itu nanti dibuatkan keputusan agar rakyat tidak tercekik dengan berbagai persoalan hidup," katanya.

[Solihat Bantah Tambah Pegawai, 2018 Beban Gaji PDAM Tirta Patriot Bengkak Rp536.707.244,-]

[Direktur CBA Desak BPK dan KPK Telusuri Kenaikan Beban Pegawai PDAM Tirta Patriot 2018]

[Humas PDAM Tirta Patriot: Permendagri No 2/2007 Tidak Berlaku, Laporan Ombudsman RI dan Kemendagri Menanti]

Kendati begitu, Rahmat Effendi selaku "owner" PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi masih ambigu dalam menentukan kebijakan penurunan tarif tersebut. Dia berkilah, wabah belum berjalan 1 bulan.

"Kalau dihitung awal kan terlalu dini. Wong baru awal, kalau sudah 1 bulan wajar dievaluasi," bebernya.

Kebijakan penentuan naik atau turun tarif air bersih, dikatakan Kasubag Humas PDAM Tirta Patriot, Endar Hifdzuddin Maemunandar, merupakan otoritas Wali Kota Bekasi. Pihaknya, kata Endar hanya sebatas operator.

"Kebijakan penurunan tarif wewenang Pak Wali Kota, kemudian atas persetujuan DPRD. kalau kita sebatas operator," singkatnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar