JPPR Kota Bekasi: Seharusnya DKPP Pecat "Tommy dan Ali" dari Bawaslu Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Selasa, 19 Mei 2020 | 16:22 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peringatan keras dengan mencopot jabatan Ketua Bawaslu Kota Bekasi dari Tommy Suswanto, dan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik pemilu 2019 yang lalu.

Dalam Putusan DKPP No: 22-PKE-DKPP/II/2020 tersebut, Tommy Suswanto selaku Ketua Bawaslu dan Ali Mahyail selaku Koordinator Divisi Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan mal administrasi dalam kasus dualisme Partai Gerindra di Kota Bekasi, sehingga mengakibatkan simpang siurnya proses administrasi pemilu oleh partai besutan Prabowo Subianto itu.

Kasus itu kemudian diperparah dengan munculnya surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Ali Mahyail selaku Koordinator divisi Pengawasan Pemilu, tanpa melalui rapat pleno dan juga tanpa sepengetahuan Tommy selaku Ketua Bawaslu Kota Bekasi.

Dalam putusan tersebut terungkap Ali Mahyail bertindak tidak profesional dengan menyalahgunakan kewenangannya. Sedangkan Tommy oleh DKPP dinyatakan tidak cakap, tidak cekatan dan juga tidak sigap dalam memimpin sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi yang seharusnya menjamin kepastian hukum dalam pemilu.

"Tommy Suswanto dan Ali Mahyail dinyatakan tidak mematuhi hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua Divisi Kajian Pemilu Koordinator Daerah JPPR Kota Bekasi Bagus Fatih kepada RAKYATBEKASI, Selasa (19/05).

JPPR Kota Bekasi, kata dia, menilai bukanlah sesuatu hal yang baru atas apa yang terjadi dengan Bawaslu Kota Bekasi. Bahkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tommy bersama "Partner in Crime", sudah berlangsung sejak tahapan Pilkada Kota Bekasi hingga bersambung ke Pilpres-Pileg tahun 2019.

"Kami juga telah banyak mengingatkan Bawaslu Kota Bekasi untuk lebih berintegritas, memahami konteks hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang selaku Komisioner Bawaslu. Lihat saja jejak digital JPPR Kota Bekasi," bebernya.

Bagus mengaku pihaknya memandang bahwa sanksi pencopotan jabatan yang divonis DKPP kepada Tommy Suswanto selaku Ketua Bawaslu Kota Bekasi dan juga Ali Mahyail selaku Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi, tidaklah cukup.

"Seharusnya mereka dipecat saja dari Bawaslu Kota Bekasi, mengingat tugas pengawasan Bawaslu Kota Bekasi sudah tidak urgent lagi. Pastinya pemecatan Tommy dan Ali dapat mengurangi beban anggaran di tengah masa pandemi Covid-19 ini," tandasnya.

Kendati demikian, Bagus berharap hal tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Komisioner Bawaslu Kota Bekasi yang lain.

"Ketua Komisioner Bawaslu Kota Bekasi yang baru harus lebih memiliki karakter sebagai penyelenggara yang kompeten, paham serta mematuhi dasar hukum pemilu, agar tidak dilangkahi oleh anggotanya. Sehingga tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya berharap.

Lebih lanjut Bagus menyampaikan kepada masyarakat luas agar selalu mengingat apa yang telah terjadi di dalam badan penyelenggara pemilu di Kota Bekasi. Sehingga kelak Bawaslu lebih mawas diri dalam menjalankan setiap tahapan pemilu secara terbuka, transparan dan tentunya di bawah kontrol dan partisipasi publik.

"Pemilu yang bermartabat akan menghasilkan kepala daerah dan wakil rakyat yang bermartabat," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar