Kadisperkimtan Jumhana Luthfi dipanggil Kejagung RI Terkait Dugaan Mega Skandal Korupsi Rp281,1 Miliar

Sulistyo Adhi | Rabu, 20 Mei 2020 | 11:15 WIB

Share Tweet



Istimewa Kadisperkimtan Kota Bekasi Jumhana Luthfi (berpeci), Hari ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi proyek multiyears senilai Rp281,1 Miliar.

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Dugaan Mega Skandal Korupsi pembangunan proyek multiyears yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, kini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI.

Setelah Kedishub Kota Bekasi Dadang Ginanjar Samsupraja, Imam Yahdi dan Inryd Arieswati sebelumnya sudah diperiksa oleh Kejagung RI pada Senin-Selasa kemarin.

Maka pada hari ini, Rabu (20/05/2020) pukul 10:00 WIB, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Jumhana Luthfi dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI dengan Surat Perintah Penyelidikan Direktur penyidikan Jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: Print-11/f.2/Fd.1/03/2020 Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelewengan APBD Kota Bekasi tahun 2017.

"Hari ini Jumhana Luthfi dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan Mega Skandal korupsi yang merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp281,1 miliar," ucap aktivis mahasiswa Bekasi Asep Aprianto kepada RAKYATBEKASI, Rabu (20/05/2020).

[Hari Ini Kejagung RI Panggil 4 Pejabat Kota Bekasi Terkait Dugaan Mega Skandal Korupsi Sebesar Rp281,1 Miliar]

[Direktur CBA Desak BPK dan KPK Telusuri Kenaikan Beban Pegawai PDAM Tirta Patriot 2018]

Mantan Ketua Forum Mahasiswa Bekasi ini menduga bahwa Mega Skandal Korupsi ini juga turut melibatkan sejumlah pejabat ternama yang ada di Kota Bekasi .

"Pemeriksaan secara maraton yang kini tengah dilakukan Kejagung RI, jangan hanya sekedar pemeriksaan yang berujung "masuk angin"," ujar Asep geram.

Lebih lanjut Asep mengaku bahwa pihaknya bakal turun langsung mengawal jalannya pemeriksaan sehingga dapat terungkap siapa saja aktor intelektual di dalam Mega Skandal Korupsi pembangunan proyek multiyears yang bernilai Rp281,1 miliar ini.

[Lebih Besar Pasak Daripada Tiang, LSM KOMPI Minta Wali Kota Bekasi Bubarkan PDAM Tirta Patriot]

"Kejaksaan Agung harus bekerja dengan profesional dalam penanganan kasus tersebut. Semua itu demi menegakkan supremasi hukum di Kota Bekasi," tegasnya.

Meski demikian, Asep merasakan timbulnya semangat dan harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Bekasi, mengingat melempemnya kinerja Kejaksaan Negeri Bekasi yang hanya senang bermain dengan kasus kelas teri.

"Kami apresiasi dengan Kejagung RI yang kini sedang memeriksa para pejabat daerah Kota Bekasi. Kami berharap pemeriksaan Jumhana Luthfi tidak menjadi ajang basa-basi untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar