Panca Sila: Diperas, Dikupas dan Terhempas, Ujung-Ujungnya Dilepas

Sulistyo Adhi | Kamis, 25 Juni 2020 | 08:14 WIB

Share Tweet




 

Oleh : Yusuf Blegur

 

Ngomong-ngomong soal Panca Sila yang lagi heboh dengan RUU HIP. Mari kita bedah dengan cara yang sederhana, seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

  • Apakah sudah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?.

Bagaimana mungkin keadilan sosial bisa diwujudkan, sementara kekayaan alam yang berlimpah, aset-aset penting dan cabang-cabang perekonomian yang strategis, mayoritas sudah dikuasai oleh bangsa asing dan perorangan.

Ditambah lagi dengan beban hutang negara yang menumpuk hingga kini. Lantas dengan apa kemudian negara bisa memberikan keadilan, baik sosial ekonomi, sosial hukum, sosial politik, maupun sosial budaya.

Ini bukan hanya tidak sesuai dengan Panca Sila, lebih dari itu sudah bertentangan dengan konstitusi dalam hal ini UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : " Bumi dan air dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Jangankan sumber daya alam yang besar macam emas, gas ataupun minyak bumi. Seorang nenek tua renta atau petani bertubuh kurus kering yang hanya memetik sebatang ketela atau sebuah pisang sekedar memenuhi rasa laparnya, harus dipidana oleh pengacara korporate sang pemilik lahan.

Selain itu yang paling kental adalah tidak adanya kesamaan dan keadilan hukum bagi rakyat kecil. Orang-orang kaya dan pejabat dengan mudahnya membeli hukum. Hukum tajam kebawah, tumpul ke atas. Sungguh ironis memang, melihat kenyataan itu.

Sepertinya satu sila sudah tidak berlaku.

  • Kemanusiaan yang adil dan beradab sudahkah diwujudkan?.

Bangunan politik dan ekonomi negara yang berlandaskan pada struktur kapitalisme, pada prosesnya membuat birokrasi pemerintahan berorientasi developmentalist, mengejar investasi, menggalakkan impor dan menumpuk hutang.

Dibalik semua itu, ada mental calo, yang menikmati fee proyek dari segelintir oknum pejabat. Puncaknya terbentuklah pola hidup sebagian besar rakyat yang materialisik dan meninggalkan nilai-nilai. Karena tidak terbentuknya karakter nasional bangsa, negara yang manut dan terbelenggu oleh pasar bebas dan globalisasi.

Apa yang kemudian dikhawatirkan oleh Soekarno-penggali Panca Sila terbukti. Indonesia menjadi korban dari penghisapan bangsa atas bangsa, penghisapan manusia atas manusia. Negeri ini laksana bangsa kuli di atas bangsa kuli. NKRI berada dalam kolonialisme dan imperialisme modern.

Dalam suasana seperti itu mendamba saja sulit, apalagi berharap terjadi. Kemanusiaan terinjak oleh sepatu industri dan kepentingan pemilik modal. Semakin besar modalnya semakin besar menguasai hajat hidup orang banyak. Kemiskinan terus dipelihara secara struktural dan sistematis guna memenuhi kebutuhan pasar dan terus memperbesar modal. Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya.

Kemanusiaan tidak lebih penting dari memenuhi ambisi mengejar dan mencapai kepuasan materi. Penguasa tak ubahnya menjadi centeng bagi investasi dan pemilik modal. Ramah kepada bangsa asing dan bengis kepada rakyatnya. Dalam realitas itu, aneka distorsi seperti korupsi, suap, dll, seperti sesuatu yang lazim dan mewabah di negeri yang dikenal dengan adab ketimuran itu.

Tambah satu lagi, 2 sila zonk.

  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernah terjadi, dulu. Tapi sekarang?.

Kalau sila yang ini, tentunya sudah banyak yang tahu dan merasakan langsung. Bahkan sebagian besar ikut menikmatinya. Mungkin karena tuntutan demokrasi yang menjadi isu dunia, Indonesia mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus menerimanya.

Tidak ada permusyawaratan dan tidak ada perwakilan. Indonesia menganut dan menjalankan demokrasi yang sejatinya menjadi sub-koordinat dari kapitalisme. sebuah sistem yang berbalut kekuasaan ada di tangan rakyat, namun sesungguhnya merupakan agenda terselubung dari mengatur sistem pemerintahan, menentukan kepemimpinan nasional dan akhirnya menjaga kepentingan dan penguasaan ekonomi politik suatu negara.

Penyelenggaraannya tak bisa dibantah, yang terjadi praktek demokrasi liberal. Tidak ada sistem perwakilan apalagi musyawarah untuk mendapat hikmat kebijaksanaan. Tak ada tokoh yang dihormati, tak ada guru yang diteladani, dan tak ada ulama yang ditiru. Semuanya tentang transaksional.

Berapa harga suara yang bisa dibeli?. Rakyat dan dagangan pemimpin bersatu-padu berbisnis dalam pesta demokrasi. Saling menguntungkan meski sesaat dan jangka pendek. Begitu besarnya putaran dan aliran uang dalam tahun-tahun politik menjelang Pilkada, pilgub, pilpres dan pileg. Jual beli suara, potensi fanatisme buta dan perpecahan sesama anak bangsa, serta yang paling miris biaya besar penyelenggaraan hajat demokrasi itu.

Seiring tuntutan kebutuhan mengurangi angka kemiskinan, menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, negara menghambur-hamburkan uang puluhan trilyunan saban lima tahun. Betapa naifnya bangsa ini.

Sudah ketiga sila raib, ini termasuk yang memprihatinkan.

  • Persatuan Indonesia.

Rasa-rasanya bukan hanya di era sosial media yang bergelimpahan informasi saja, dukung-mendukung, saling menghujat dan membenci berkembang biak secara pesat. Namun jauh sebelum itu, jargon-jargon persatuan Indonesia sebenarnya telah lama dinodai oleh bangsa Indonesia sendiri.

Bagaimana tidak?. Lihat saja hampir setiap transisi kekuasaan di Indonesia, selalu dipenuhi dengan konflik dan pertumpahan darah. Setidaknya, saat ada peristiwa atau momen besar yang menentukan kepentingan publik, termasuk pesta demokrasi.

Dimana segelintir orang dan kelompok rela mengorbankan rakyat hanya demi meraih ambisi dan syahwat politiknya. Demi kekuasaan, segala cara ditempuh. Walaupun harus beresiko pada hancurnya persatuan dan kesatuan nasional. Sejarah menulisnya, betapa perang saudara, konflik sesama dan tragedi kemanusiaan di Indonesia itu bukan dongeng.

Di permukaan terkesan ada persatuan, namun jauh di dalam hati dan pikiran sesungguhnya tersembunyi rasa curiga, ketidakpuasan, dan pertentangan. Banyak rakyat yang sudah dihinggapi penyakit hati berupa kebencian dan dendam sesama anak bangsa.

Pada sila ini kita yakin ya, fifty-fifty tapi cenderung semu alias ada secara normatif, ngga ada secara esensi.

  • Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ini sila yang paling sensitif. Dari awal sebelum dan sesudah disepakatinya Panca Sila sebagai dasar negara dan Falsafah bangsa Indonesia. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa dipenuhi aroma pergulatan pemikiran, bukan cuma sekedar kandungan ideologi tapi juga terkait soal aqidah. Meski penuh dengan dialektika yang sarat dengan pertentangan, cenderung ancaman dan potensi konflik.

Sila ini lahir juga dari proses kompromi. Buah kebesaran jiwa, kelapangan berpikir dari para "The Founding Fathers" termasuk penggali Panca Sila dan keutamaan kehadiran negara bangsa yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai juga dengan proses kelahirannya. Sila ini ini bisa dianggap final bisa juga dikatakan terus bertumbuh dan mengalami pengayaan pemahaman dan pemakanaannya. Adanya anasir gerakan radikalis dan fundamentalis dan upaya penolakan ideologi Panca Sila, serta pelbagai stigma yang melekat pada ideologi selainnya.

Sejauh ini terkait dan memiliki korelasi yang kuat terhadap bunyi sila tersebut. Sehingga menjadi lazim kemudian nilai sila pertama dan utama dari Panca Sila itu tetap menjadi bahan perbincangan yang terus hidup di alam keberagaman suku, etnis dan agama di Indonesia.

Sebagai contoh, pada konstelasi politik sudah terbangun stigma adanya dari kalangan Islam yang dianggap bertentangan dengan Panca Sila. Disinyalir entah yang mengusung khilafah, ataupun konsep syariat islam secara gradual dsb. Pola-pola penggunaan isu dan stigma seperti ini yang terus-menerus dimainkan apalagi jika dilakukan kurun waktu dan untuk kepentingan tertentu. Ini praktis justru menggerus keutuhan Panca Sila itu sendiri. Sama hanya dengan isu PKI yang benar atau tidaknya sering menjadi komoditi politik.

Sangat disayangkan kemudian, apabila kekuasaan tertentu terus menerus mendiskreditkan umat Islam. Jika dibiarkan terus justru akan mereduksi Panca Sila sendiri baik secara nilai maupun implementasinya. Tanpa bermaksud membuat dikotomi dan mengabaikan eksistensi keagamaan lain. Islam di Indonesia sesungguhnya bukan hanya terinternalisasi namun lebih substantif dalam mengokohkan Panca Sila. Sebagai buah kompromi dari penghilangan nilai syariat Islam dan diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Umat Islam sangat terakomodir dan dapat leluasa menjalankan ajaran islam tanpa kehilangan hakekatnya. Karena hanya Islam agama di Indonesia yang berisi keyakinan terhadap Tuhan Yang Esa. Hal ini identik dengan Tauhid sesuai dengan keimanan umat Islam ( Surat Al-Ikhlas 112:1).

Jadi, Islam dianggap menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan penalaran dan tanpa kedalaman makna. Jika masih ada premis yang stereotip terhadap umat Islam, bahwasanya Islam bertentangan dengan Panca Sila. Bahwa praktek Panca Sila jauh dari kenyataan ideal. Harus diterima dengan lapang dada meski terasa sesak, seperti pameo betapa berjaraknya nilai-nilai dengan tindakan. Sama halnya juga diantara umat Islam itu sendiri, ada yang memilih untuk taat dan taqwa kepada Allah SWT, ada juga yang memilih ingkar dan berpaling dariNya.

Sila Fundamental ini (maaf penulis tidak menyebut perasan dari Tri Sila ke Eka Sila yang kemudian menjadi gotong-royong), memang masih sangat debatable untuk dinilai, apakah sudah sesuai pelaksanaan atau mungkin belum dilaksanakan dalam keberagaman di Indonesia. Karena tidak sedikit orang yang menjadikan uang dan jabatan serta berbagai materi lainnya lebih utama dikejar ketimbang Tuhannya sendiri.

Begitulah Panca Sila kita, begitu semakin dipuja kemudian ditempatkan pada kedudukan yang tinggi. Mulai dari digali dari buminya Indonesia, dilaksanakan secara murni dan konsekuen, hingga sekarang ini tak cukup dengan kehadiran BPIP dan ditambah RUU HIP.

Panca Sila tak kunjung menjadi roh dan jiwanya rakyat Indonesia. Tidak serta-merta menjadi gaya hidup bagi kaum milenial. Apalagi anak-anak yang lebih intim dengan gadget-nya yang berisi semua yang populis, menyenangkan dan tanpa kerumitan.

[Sekretaris DPC PPP Kota Bekasi Tersandung Video Porno Aksi, Evaluasi Sholihin Menanti?]


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar