5 Tahun Tak Sanggup Tangkap Gatot Suteja, Mahasiswa Desak Kejari Bekasi Tuntaskan Kasus Korupsi Lahan TPU Sumur Batu

Sulistyo Adhi | Jumat, 26 Juni 2020 | 06:18 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Lima tahun menjadi buron Kejaksaan Negeri Bekasi, Gatot Sutejo, yang merupakan mantan staf bagian Pertanahan Pemerintah Kota Bekasi hingga kini belum juga jelas rimbanya.

Sebagai informasi agar tidak lantas tertelan zaman, Gatot merupakan salah satu tersangka korupsi lahan pemakaman umum di Perumahan Bekasi Timur Regency, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang pada tahun 2015 silam yang merugikan negara sekira Rp4,1 miliar.

Atas dasar itulah, sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri Bekasi yang kini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Keranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (25/6/2020) siang.

“Aksi massa hari ini, ingin mengingatkan Kejaksaan Negeri Bekasi atas kasus yang sampai hari ini belum juga terungkap, yakni belum tertangkapnya tersangka korupsi lahan pemakaman umum perumahan Bekasi Timur Regency, di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang,” ujar Koordinator Aksi Yusril di sela-sela demonstrasi.

Menurut Yusril, Gatot yang sudah dinyatakan sebagai Daftar Pecarian Orang (DPO) belum jugadapat diamankan hidungnya meskipun Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi sudah enam kali silih berganti.

“Ini menjadi pertanyaan besar buat kami. Ada apa? Apakah Gatot merupakan salah satu keluarga dari Penguasa di Kota Bekasi? Seperti kita ketahui bersama, sudah lima tahun buron, menjadi DPO aparat hukum, tapi belum juga tertangkap. Padahal jika ditindaklanjuti dengan serius, pastinya Kejaksaan Negeri Bekasi punya cara-cara jitu untuk menemukan orang sekelas Gatot,” terang Yusril.

Lahan pemakaman umum tersebut, kata dia, sudah beralih fungsi menjadi perumahan elite di Bekasi Timur Regency yang memuat sekira 300 Kepala Keluarga (KK).

Kendati demikian, pihak pengembang perumahan tersebut hingga kini belum juga memenuhi kewajibannya yakni menyediakan lahan TPU, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sarana Prasarana dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Lahan TPU, yakni; seluas 2% dari luas tanah pembangunan perumahan.

Kendati demikian, Yusril menyakini bahwa Kejaksaan Negeri Bekasi masih memiliki sisa taji untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang kian menumpuk di dalam peti pengungkapan kasus korupsi yang tak kunjung selesai.

“Kami akan terus menggelar aksi massa lanjutan. Sebelum aksi ini, kami juga menggelar aksi demonstrasi untuk mengawal kasus Mega Korupsi Proyek multiyears Tahun Jamak Anggaran 2017-2018, yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung RI," pungkas Yusril seraya berharap Kejaksaan Negeri Bekasi masih memiliki marwah yang baik dalam mengungkap tuntas kasus-kasus korupsi yang ada di Kta Bekasi. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar