Komisi I DPRD Kota Bekasi Desak Wali Kota Tunda Pemilihan Ketua RT/RW

Sulistyo Adhi | Kamis, 02 Juli 2020 | 07:40 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mendesak Wali Kota Bekasi sesegera mungkin mengeluarkan surat edaran kepada setiap Kantor Kelurahan untuk menunda pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW di wilayah masing-masing.

Pasalnya, Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki regulasi yang selaras dengan Permendagri 18 tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

"Saat ini terbit surat dari kelurahan untuk membentuk panitia pemilihan Ketua RT/RW di wilayah masing-masing yang mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan RT dan RW. Padahal perda tersebut sedang dalam proses untuk dicabut yang nantinya akan digantikan dengan Perwal dan Kepwal yang saat ini rancangannya sedang dibahas oleh Pansus 4 DPRD Kota Bekasi. Kalau sekarang lurah mendesak RT dan RW yang habis masa periodisasinya untuk melakukan pemilihan, mereka pakai acuan apa?," ujar Abdul Rozak, Rabu (01/07/2020).

Menurut politisi yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat Kota Bekasi ini, jika pelaksanaan pemilihan RT dan RW tetap dipaksakan, dirinya meyakini bahwa hasilnya akan bertolak belakang dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

"Katanya pemilihan ini mengacu Perda No 5 Tahun 2015. Isinya kan bertolak belakang dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Misalnya, calon ketua RT atau RW menurut Permendagri dilarang berasal dari pengurus atau anggota parpol, lalu sebaliknya di dalam Perda pasal itu tidak diatur. Kalau sekarang ada kader parpol mencalonkan diri dan terpilih, ke depannya akan bagaimana? Pemerintah Daerah harus memikirkan efek ke depan, jangan hanya bicara hari ini," tegas Legislator Kalimalang yang berangkat dari Daerah Pemilihan I Kota Bekasi (Kecamatan Bekasi Timur dan Selatan) ini.

Selain permasalahan regulasi, Bang Jack sapaan akrabnya, menilai Wali Kota beserta unsur di bawahnya tidak menghargai adanya Pansus 4. Jika tetap dipaksakan, ia mencurigai ada kepentingan di balik edaran tersebut.

"Dengan dibentuknya Pansus 4 yang kini sedang membahas Perwal tentang Pedoman Pembentukan RT dan RW, seharusnya pihak eksekutif tidak bernafsu melakukan ini. Kita anggap mereka tidak menghargai DPRD Kota Bekasi sebagai lembaga legislasi Negara," pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar