Diduga Langgar PP 54/2017, Mahasiswa Minta Wali Kota Bekasi Copot Dirut dan Badan Pengawas PD Mitra Patriot

Sulistyo Adhi | Selasa, 28 Juli 2020 | 10:09 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Perusahan Daerah Mitra Patriot (PDMP) merupakan perusahaan plat merah diberi penyertaan modal dalam meningkatkan mutu serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah melantik Tubagus, Hendra Suherman sebagai Direktur Utama dan tiga orang, Ardin Marham, Sirojudin serta Anneke Septivone sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah. Mitra Patriot Kota Bekasi Periode 2017-2021 pada bulan Desember 2017 silam, semua nama yang disebutkan di atas diduga merupakan pengurus Parpol di Kota Bekasi.

Ketua Forum Mahasiswa Bekasi Asep Aprianto menyesalkan selama ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) banyak diisi oleh para pengurus parpol yang sangat bertentangan dengan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

"PD Mitra Patriot dari tahun 2017 diduga dijabat oleh para pengurus parpol tentunya sangat bertentangan dengan PP 54 2017, pasal 57 ayat i mengatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Tentunya selama ini TB, Hendra Suherman selaku direktur utama dan beberapa dewan pengawas melanggar PP tersebut" ujar Asep kepada awak media Senin 27/7/2020.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) Tubagus Hendra Suherman diduga merupakan anggota parpol yang di SK kan sekira medio Mei 2017.

"Saya minta kepada Wali Kota Bekasi untuk segera mengganti Dirut dan badan pengawas yang masih terlibat dalam parpol, apa lagi hari ini PDMP belum memperlihatkan peningkatan dalam sektor PAD, terkait transpatriot PDMP tidak maksimal dalam menjadikan transportasi massal bagi masyarakat Kota Bekasi" ucap Asep

Selanjutnya Asep menjelaskan bahwa PDMP haruslah dijabat oleh orang yang profesional yang sesuai dengan PP 54 tahun 2017 selama tiga tahun ini menjabat tentunya ada pelanggaran dalam pelantikan pimpinan perusahaan plat merah tersebut.

"Tiga tahun ini PDMP telah melanggar PP 54 tahun 2017, jangan sampai pelanggaran ini kita diamkan, kami akan meminta Wali Kota dan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi untuk mengganti serta mengevaluasi para anggota parpol yang berada di perusahaan tersebut sebagai amanat dari PP 54 tahun 2017 " pungkasnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar