Ulung Purnama: Direktur Utama PD Mitra Patriot Tidak Menghargai Hukum

Sulistyo Adhi | Kamis, 30 Juli 2020 | 08:50 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - PD Mitra Patriot Kota Bekasi yang saat ini dipimpin oleh elit partai politik, ditengarai merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dari Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 pasal 57 ayat i.

Ulung Purnama yang merupakan praktisi hukum, menyampaikan bahwa ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh direktur utama dan badan pengawas jika masih terlibat dalam kepengurusan partai politik.

"Mereka tidak boleh terima gaji, tunjangan, serta keuangan yang lainnya, karena ada larangan yang mengaturnya," tegas ulung melalui telepon selular kepada RAKYAT BEKASI, Kamis (30/07/2020).

[Diduga Langgar PP 54/2017, Mahasiswa Minta Wali Kota Bekasi Copot Dirut dan Badan Pengawas PD Mitra Patriot]

[Ketua DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi PD Mitra Patriot]

Secara aturan dan perundangan yang berlaku, kata dia, seharusnya para pejabat yang mengisi BUMD harus segera mengundurkan diri dimulai pada saat pelaksanaan seleksi. Sehingga tidak ada kepentingan politik yang mempengaruhinya.

"Kalau secara etika, konsekuensinya harus mengundurkan diri salah satunya, memilih menjadi Dirut PD Mitra Patriot atau pengurus parpol," tandasnya.

Ketika ditanyakan mengenai pencalonan diri Direktur Utama PD Mitra Patriot TB Hendra Suherman menjadi bakal calon ketua salah satu Partai Politik, Ulung menganggap hal tersebut adalah suatu bukti nyata bahwa TB Hendra tidak menghargai hukum dan perundangan yang berlaku.

"Terkait Dirut PDMP yang mencalonkan diri menjadi ketua Partai Politik. Konteksnya adalah (yang bersangkutan-red) tidak menghargai hukum, karena ada aturan yang melarang kemudian mengabaikannya," tutupnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar