Penundaan Musda V Golkar Kota Bekasi Selaras dengan Bersih-Bersih Politik Oligarki dan Dinasti

Sulistyo Adhi | Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:12 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Terkait ditundanya pelaksanaan Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi yang sedianya digelar pada hari ini, Wakil Ketua PDK Kosgoro Kota Bekasi Muhammad Ikhsan Nurjamil, mengungkapkan bahwa penundaan tersebut senada dengan tagline Partai Golkar Bersih-bersih, hindari Politik Oligarki dan Dinasti.

[Musda V Golkar Kota Bekasi Ditunda, Nofel: Langkah DPP Sudah Tepat]

"Menyikapi masalah Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kota yang seharusnya pada hari ini, Rabu, 5 Agustus 2020 pertama saya menyambut baik di unsurnya prosesi acara Musda. Berarti memang terbukti bahwa Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto itu orang baik. Beliau tidak mau ada yang namanya Politik Oligarki dan Dinasti. Beliau mau bersih-bersih Partai Golkar dari Dinasti dan lain-lain," tegas Ikhsan kepada awak media, Rabu (05/08/2020).

Hal ini dibuktikan, sambung Ikhsan, dimana Ketua DPD yang sudah menjabat 15 Tahun mesti dia Kepala Daerah, mestipun besok mau Musda tetap saja tidak bisa mencalonkan lagi.

"Dan terbukti bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sekarang bukan Politik uang. Lu mau bayar berapapun gak laku, karena sekarang Golkar targetnya kedepan adalah membersihkan Organisasinya dari praktek seperti itu," ungkapnya.

Disinggung soal dianggapnya Musda Ke V DPD Partai Golkar Kota Bekasi berjalan sepihak, Ikhsan mengaku hal tersebut benar adanya.

"Sebenarnya, terjadi pengunduran (pelaksanaan) acara Musda hari ini karena adanya Mosi Tidak Percaya dari jajaran Pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan adanya Polemik Aset Gedung Golkar Kota Bekasi. Kalau bicara Mosi Tidak Percaya, Organisasi inikan Kepemimpinan Kolektif Kolegial, bukan milik Ketua meskipun dinahkodai Ketua. Disini ada Sekjen, Pengurus Pleno, Pengurus Harian. Inikan ada ketidakadilan lalu muncullah Mosi Tidak Percaya itu sah yang dilakukan langsung dari Pengurus DPD yang ditandatangani Wakil Ketua dan Sekretaris, berikut dengan Pengurus Harian dan Ketua-ketua Pengurus Kecamatan (PK) dan Ormas-ormas pendiri Partai Golkar seperti MKGR dan Kosgoro, akhirnya lahirlah Mosi Tidak Percaya," tegas Ikhsan.

Awalnya, sambung Ikhsan, mereka bikin Rapat Pleno sedangkan pengurus yang lain tidak diundang di dalam rapat pleno tersebut.

"Jadi dilayangkannya Surat Mosi Tidak Percaya ke Dewan Kode Etik Partai Golkar memakai Kop Surat DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yang Tandatangan Wakil Ketua I Bang Alpin dan Heri Suko Martono sebagai Sekjen, lampirannya disetujui oleh delapan PK, Kosgoro dan MKGR. Sebenarnya bisa 12 PK tapi karena strateginya di PAW di Plt di Muscablub, itu gak baiklah, gak fair menurut kami," ungkapnya. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar