Soliditas Partai Golkar Kota Bekasi, Dorong "RE" Berlaga di Pilkada 2018

Sulistyo Adhi | Selasa, 07 Pebruari 2017 | 09:04 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Peta perpolitikan Kota Bekasi secara perlahan namun pasti terus berjalan secara dinamis. Hal tersebut nampak jelas dengan berbagai gerakan politik yang masih terus dilakukan oleh Sang Petahana Rahmat Effendi (RE) sebagai langkah pengamanannya di dalam internal Partai Golkar.

“Fluktuasi sikap politik para elit Partai Golkar mungkin yang melandasi penekanan agar parpol tetap harus rasional, realistis dan mendorong kader terbaiknya untuk maju Pilkada Kota Bekasi 2018,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Sinyalemen serta soliditas DPD Partai Golkar Kota Bekasi dalam mengusung dan mendorong kader terbaiknya yaitu Rahmat Effendi untuk berlaga pada Pilkada Kota Bekasi 2018 ke DPD Partai Golkar Jawa Barat, terang Didit, merupakan bukti para kader Golkar memberikan "warning" yang lebih kongkrit.

Dukungan tersebut tergambar jelas dalam acara pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Kelurahan (PL) Partai Golkar Kota Bekasi di Alun-Alun Kota Bekasi. Dalam pelantikan tersebut, seluruh pengurus PL dan PK membulatkan tekad dan berikrar akan tetap mengusung Rahmat Effendi dan meminta DPD Partai Golkar Jawa Barat serta DPP Partai Golkar untuk tetap konsisten serta realistis dalam menyikapi Pilkada Kota Bekasi 2018.

“Pernyataan sikap seperti itu wajar saja, apalagi di Pilkada Jawa Barat pernah ada dukungan DPD Jabar dan DPP berbeda dengan permintaan grassroot Golkar. Dan ingat merupakan kota terbanyak menyumbang suara Golkar Jabar selain Kabupaten Indramayu,” papar Didit.

Dijelaskannya, sebetulnya dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar Kota Bekasi dengan munculnya Siti Aisyah (DPRD Prov Jabar) sebagai salah satu kandidat Walikota Bekasi sangatlah positif. Minimal Partai Golkar Kota Bekasi memiliki alternatif kader selain petahana untuk memperebutkan rekomendasi DPP Partai Golkar. Namun, secara umum DPP juga dituntut jeli, rasional, realistis dan tidak blunder dalam mendorong kader terbaiknya yang sudah teruji.

“Kan politik apapun bisa terjadi, tapi apa tidak rugi jika DPP Golkar tidak memperhatikan suara arus bawah Golkar dengan capaian yang prestatif,” tegasnya.

Situasi makin dinamis, ketika Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Iswara dalam sambutan politiknya, meminta Wakil Walikota Ahmad Syaikhu dalam Pilgub Jabar berkoalisi antara Golkar dan PKS. Syaikhu sebagai Ketua DPW PKS Jabar sangat memungkinkan digadang-gadang untuk disandingkan dengan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

Jika ini terjadi peta perpolitikan Kota Bekasi makin menarik dengan pisahnya PAS. “Hampir semua parpol berkepentingan dan menjajaki untuk bisa mendampingi petahana. Petahana yang dipersepsikan positif dan berhasil punya daya tarik politik karena elektabilitasnya yang tinggi,” ujar Didit.

Pilkada Kota Bekasi akan digelar serentak dengan Pilgub Jabar bersama dengan 15 kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini membuat peta perpolitikan bisa menyesuaikan dengan capaian target parpol dalam berkoalisi dan di breakdown hingga tingkat kabupaten/kota.

Dalam analisanya, tetap trend elektabilitas parpol dipengaruhi suhu politik pusat (Jakarta), karena Kota Bekasi sebagai daerah penyangga (transit). Sesuai data yang ada pemilih Kota Bekasi berupa masyarakat tradisional (pribumi) 22 % dan masyarakat urban 78%. Jumlah penduduk sekitar 2,6 juta dan pemilih sekitar 1,6 juta (plus 5 % Pilkada 2012). Masyarakat komuter sekitar 60 % bekerja di Jakarta dan 40% bekerja di dalam kota dan luar kota selain Jakarta.

Karakteristik masyarakat berpartai hanya 30%. Swing Voters sekitar 70% (pemilih mengambang- pemilih pemula, kalangan muda, (usia 17-25 th) pemilih menengah 25- 45 th dan pemilih kalangan tua 45 keatas. Pemilih perempuan 60% dan laki-laki 40%.

Pemilih beragama Islam 92.9% , selebihnya Kristen Prostetan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Pemilih Jawa 31%, Sunda 21.2%, Betawi/Bekasi asli 22.6%, Batak 4.1%, Minang 3.1% dan sisanya beragam suku se- Indonesia sebagai cerminan Kota Bekasi yang heterogen.

Ditambahkannya saat ini sebelum undang-undang Pilkada yang baru disahkan (masih dibahas DPR RI) maka yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada serentak Juni 2018 tetap UU No. 8 tahun 2015 dan PKPU No. 9 tahun 2016.

“Jika ada UU baru secara otomatis UU yang lama tidak berlaku, namun aturan tidak boleh ditafsirkan menurut argumen personal apalagi menduga-duga,” terangnya.

Sesuai dengan PKPU No.9 Tahun 2016, bagi bakal calon mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan secara komulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Sementara untuk hitungan dua periode jabatan bagi calon petahana, perhitungan 5 tahun masa jabatan atau 2,5 tahun (dua setengah tahun) masa jabatan sebagaimana dimaksud, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan yang bersangkutan.           

Berdasarkan PKPU No 9 tahun 2016 tersebut, mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad bisa menjadi bakal calon dan ditetapkan menjadi calon dengan syarat mengumumkan secara jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Mochtar memiliki kans untuk ikut kontestasi Pilkada Kota Bekasi melalui PDI Perjuangan ataupun parpol lainnya. Saat ini elektabilitas Mochtar masih signifikan meski sebagai mantan terpidana kasus korupsi.

Sedangkan petahana Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dipastikan tetap bisa mengikuti kontestasi Pilwalkot karena sesuai hitungan belum dihitungan dua kali masa jabatan. Rahmat Effendi yang semula menjabat Wakil Walikota diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota tanggal 2 Mei 2011 sejak Walikota Mochtar Mohamad resmi berstatus terdakwa.

Setahun kemudian tepatnya 3 Mei 2012 Rahmat Effendi diangkat secara resmi menjadi walikota definitif hingga 10 Maret 2013 atau tepatnya 11 bulan. Karena kurang dari 2,5 tahun atau separuh masa jabatan maka tidak dihitung satu periodesasi. Hingga berakhir jabatan walikota 10 Maret 2018 mendatang, Rahmat Effendi baru menjabat satu periode, sehingga dipastikan akan maju kembali. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar