Gulirkan Hak Angket KPK, FITRA Nilai DPR Tak Punya Prioritas Kerja

Sulistyo Adhi | Selasa, 02 Mei 2017 | 09:17 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai hak angket yang digulirkan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangatlah tidak tepat dan memperlihatkan bahwa DPR tak mempunyai prioritas kerja.

"Padahal, jika dilihat dari skala prioritas, ada hal yang lebih penting menyangkut masa depan ekonomi bangsa," ujar peneliti FITRA, Apung Widadi, melalui siaran pers yang kami terima, Selasa (02/05/2017).

Misalnya, menurut Apung, saat ini KPK sedang menangani kasus korupsi ekonomi terbesar sepanjang sejarah, yaitu korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (SKL BLBI).

Dalam kasus tersebut, terangnya, aktor utama dan obligor yang lebih besar belum ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam penanganan kasus BLBI, kata Apung, seharusnya DPR dapat membantu proses non litigasi, yakni memanggil obligor yang belum melunasi utang BLBI.

"Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mencapai Rp 33 triliun per 2017 ini," kata Apung.

Daripada menggulirkan hak angket terhadap KPK, beber Apung, DPR seharusnya membantu KPK mengungkap kasus SKL BLBI.

"Jadi DPR jelas tidak punya prioritas dalam pemberantasan korupsi. KPK yang tahun 2015 menyelamatkan Rp 294 triliun dan tahun 2016 Rp 497 miliar uang negara malah akan dilemahkan melalui hak angket," bebernya.

Dengan bermodalkan tandatangan dari 25 anggota dari delapan fraksi di rapat paripurna, DPR menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada KPK, meskipun sejumlah fraksi menolak.

Permintaan anggota DPR dalam hak angket untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontir dengan Miryam, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu dikatakan Miryam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Mengutip Miryam, Novel mengatakan politisi Hanura itu ditekan oleh sejumlah anggota DPR, yakni Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, dan Bambang Soesatyo.

KPK sendiri memastikan bahwa rekaman dan BAP Miryam tidak akan dibuka selain di pengadilan. Menurut KPK, dibukanya alat bukti tersebut akan mengganggu proses hukum yang sedang ditangani. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar