Pemerintah Harus Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia Melalui Pengadilan

Sulistyo Adhi | Senin, 08 Mei 2017 | 16:21 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menilai pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak bisa dilakukan Pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Menurutnya, Pemerintah tidak bisa semena-mena langsung membubarkan ormas tersebut.

"Pemerintah boleh melakukan gugatan, tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan. Ya silakan saja," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (08/05).

Kalaupun hal itu ditempuh, kata Fahri, tentu akan melalui proses yang panjang. Menurutnya, ormas HTI tentu tidak akan menerima lapang dada keputusan tersebut. "Nanti HTI juga pasti akan mempersiapkan gugatan, sekaligus pasti ada gugatan ganti rugi kan, nggak mungkin berlangsung cepat. Harus ada proses," kata Fahri.

Dirinya menilai keputusan pembubaran tersebut menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam menjalankan fungsi fasilitator gerakan sosial. Menurutnya, kasus HTI yang memiliki pandangan berbeda ini mestinya disikapi sebagai dinamika sosial bukan sebagai keputusan politik.

Sehingga, yang terjadi saat ini menunjukan sikap Pemerintah yang keberpihakan. "Karena kemudian pemerintah seperti berpihak. Sebenarnya itu, pemerintah tenang saja dengan yang begini begini, hanya perlu menyiapkan fasilitas diskusi publik tentang apa yang ada," kata Fahri.

Fahri yang mengaku tidak sepandangan dengan HTI mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu mengambil peran terlalu jauh dengan pembubaran tersebut. Hal ini karena tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari keberadaan ormas HTI. Karenanya, langkah yang diputuskan Pemerintah itu pun menurutnya berlebihan.

"HTI ini cuma menghayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya sih menghayal," bebernya.

Karenanya, ia pun mengkhawatirkan langkah tersebut itu justru akan melebar menjadi persoalan baru. "Indonesia seharusnya sebagai bangsa muslim yang besar, harus punya jalan mengatasi problem-problem berfikir orang Islam," tutupnya. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar