Ketua DPR RI Apresiasi Pembubaran HTI Oleh Pemerintah

Sulistyo Adhi | Selasa, 09 Mei 2017 | 09:42 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan bahwa keputusan pemerintah dalam menyikapi keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) patut diapresiasi.

“Saya memandang keputusan untuk membubarkan organisasi HTI sebagai Ormas sudah didasari atas pertimbangan yang matang,” kata Setya Novanto dalam siaran persnya, Selasa (09/05).

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, terang politisi dari Partai Golkar ini, tentu saja Indonesia memiliki pedoman, aturan dan dasar negara yang disepakati bersama dan menjadi payung melingkupi sistem sosial dan politik.

Politisi yang akrab dengan sebutan Setnov ini mengaku sependapat dengan tindakan pemerintah, yakni agar organisasi-organisasi yang diduga menyimpang dan memiliki potensi mengancam persatuan dan kesatuan, kebhinnekaan, keutuhan bangsa di bawah NKRI, patut diberi tindakan yang tegas.

“Tentu nya dengan mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas,” ujarnya.

Atas dasar itulah, menurut dia keberadaan seluruh Ormas yang memiliki Badan Hukum harus tunduk dan patuh pada aturan. Sebaliknya, mereka yang menyimpang harus ditindak tegas demi kepentingan Bangsa dan Negara.

“Kita tentu tidak ingin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terancam karena perbedaan pemahaman. Kita juga tidak ingin dasar negara yang telah diperjuangkan oleh para pendiri republik diselewengkan dan dinafikan,” bebernya.

Dirinya pun meminta agar semua pihak menyadari bahwa situasi dan kondisi nasional yang stabil dan kondusif haruslah didukung oleh semua pihak, termasuk ormas-ormas yang berbadan hukum. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan menjamin keberlangsungan hidup rakyat.

“Saya mendukung sepenuhnya sikap pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Ormas HTI. Selebihnya, kita menyerahkan sepenuhnya proses tersebut diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, agar keputusan tersebut memiliki legitimasi yuridis dan tidak menjadi polemik di mata masyarakat,” pungkas Setnov. (Aldo)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar