Tolak Isu SARA Jelang Tahapan Pilkada Kota Bekasi

Sulistyo Adhi | Senin, 15 Mei 2017 | 10:41 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Masifnya komoditi isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) saat penghelatan pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu, sempat dikhawatirkan sejumlah pihak akan berimbas menjelang kontestasi politik elektoral Kota Bekasi yang akan digelar 2018 mendatang.

Meskipun Kota Bekasi secara geografis berbatasan langsung dengan ibukota, hal serupa diharapkan tidak terjadi karena karakteristik masyarakat Kota Bekasi diyakini berbeda dengan DKI Jakarta.

“Saya meyakini bahwa masyarakat Kota Bekasi berkarakter patriot, sehingga tidak gampang terhasut dan tersulut dengan segala macam isu SARA yang beredar melalui media sosial (medsos) yang cenderung digunakan lawan politik sebagai alat provokasi dengan kampanye hitamnya,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Dari sejumlah isu SARA yang mencuat di Kota Bekasi, kata Didit, memang sempat mengkhawatirkan. Namun isu SARA tersebut tak sempat menjadi bola salju yang liar, karena kearifan lokal masih bersemayam di sanubari masyarakat Kota Bekasi yang dapat berbaur satu sama lain meskipun tergolong heterogen dan komuter.

“Ada beberapa kasus yang sempat muncul, tapi juga cepat padam karena para tokoh lintas agama dan tokoh komunitas ikut meredam,” papar Didit.

Tensi suhu politik Kota Bekasi, terang Didit, akan meningkat jelang tahapan pendaftaran calon peserta yang akan bertarung di Pilkada Kota Bekasi 2018 pada Februari mendatang. “Ya seharusnya trik dan intrik politik tidak boleh melanggar tatanan sosial dan mengadu domba warga karena berbeda pilihan politik. Politik harus memiliki nalar, sehat dan beradab,” terangnya.

Kendati setiap orang bebas dalam mengutarakan pendapatnya yang akhirnya menjelma menjadi isu-isu politik berselimut kampanye hitam melalui corong jejaring medsos, Didit mengingatkan akan adanya UU ITE yang dapat menjerat segenap pengguna medsos.

Selain jeratan UU ITE, tambah Didit, aturan penggunaan medsos secara umum akan ditangani oleh KPU meskipun lembaga tersebut diyakininya tidak mungkin bisa memantau semua alur informasi yang muncul dari pengguna medsos.

“Kuncinya hanya satu, gunakan medsos secara bijak, santun dan beradab sehingga tidak memancing serta memantik kegaduhan yang tidak perlu. Kan memilih pemimpin harus dengan cara-cara yang beradab agar menghasilkan pemimpin yang berkwalitas,” tandasnya.

Didit pun berharap agar kampanye yang digagas oleh mesin-mesin politik peserta Pilkada dapat secara efektif memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada masyarakat.

Demi mencapai titik tersebut, Didit mengimbau kepada seluruh pihak selalu mengedepankan kesantunan dalam berpolitik untuk saling adu ide, visi-misi, program, solusi dan gagasan dalam memajukan Kota Bekasi.

“Kita harapkan dalam Pilkada mendatang, rakyat bisa menyaksikan praktik politik yang santun dan saling menghormati antara calon dan antara partai politik pendukung, sehingga pesta demokrasi berlangsung dengan menyenangkan dan penuh kegembiraan,” pungkasnya. (Tian/dyt)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar