Ambiguitas Gaji Bulanan Jokowi, Rp 62,740 Juta atau Rp 150 Juta?

Sulistyo Adhi | Jumat, 30 Juni 2017 | 16:39 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Adalah sebuah fakta bahwa menjelang lebaran tahun ini Joko Widodo, sebagai Presiden Republik Indonesia, telah membayar zakat sebesar Rp 45 juta. Oleh sebagian ahli, zakat yang dibayarkan oleh Jokowi tersebut dapat dikategorikan sebagai zakat profesi, yang besarnya 2,5% dari total penghasilan dalam setahun. Oleh karena itulah, tentu kita harus memberikan apresiasi bahwa sebagai Kepala Negara, Jokowi masih tetap sebagai muslim yang baik, yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk dinafkahkan di jalan Allah SWT.

Tetapi, kita pun mengapresiasi respon berbeda yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat itu lebih jauh mengaitkan jumlah zakat Jokowi tersebut dengan kemungkinan naiknya gaji Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saja masyarakat jadi sangat sensitif soal gaji Presiden Republik Indonesia, sebab mereka baru saja shock ketika tarif listrik dinaikkan.

Secara matematis, jika Jokowi membayar zakat sebesar Rp 45 juta yang besarannya 2,5% dari total penghasilan setahun, maka dalam setahun sebagai Presiden Republik Indonesia, diduga Jokowi memperoleh gaji total sebesar Rp1,8 miliar.

Jadi, jika dalam setahun Jokowi memperoleh penghasilan sebesar Rp1,8 miliar, maka gaji bulanan Jokowi sebesar Rp 150 juta.

Pihak Istana Negara sendiri telah mengeluarkan bantahan terkait kenaikan gaji Jokowi. Menurut pihak Istana, gaji Jokowi masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa gaji Presiden sebanyak 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.

Di sisi lain, pejabat tertinggi selain Presiden dan Wakil Presiden adalah Ketua DPR, MA, dan BPK yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 mendapat gaji pokok per bulannya yakni sebesar Rp5.040.000,00.

Sehingga artinya, menurut pihak Istana, Jokowi memperoleh gaji pokok sebesar 6 x Rp5.040.000,00 = Rp30.240.000,00 setiap bulannya.

Selain gaji pokok, menurut pihak Istana Negara, Jokowi juga mendapat tunjangan jabatan sebagai Presiden. Besarnya tunjangan jabatan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2001 sebesar Rp32.500.000,00. Sehingga jika ditotalkan gaji pokok dan tunjangan jabatannya, maka Jokowi akan memperoleh Rp62.740.000,00 setiap bulannya.

Penjelasan Istana Negara itu justru membuat kita semakin bingung. Jika betul pendapatan Jokowi sebesar Rp62.740.000,00 setiap bulan, maka dalam setahun jumlah totalnya adalah Rp752.880.000,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka zakat profesi Jokowi seharusnya hanya sebesar Rp18.882.000,00, bukan Rp 45 juta seperti yang disetorkan sebelumnya.

Namun kenyataannya, kita melihat ada selisih atau perbedaan hitungan dengan melihat zakat profesi yang dibayarkan Jokowi yang mencapai Rp 45 juta itu. Secara tidak langsung, pihak Istana Negara menyebutkan jumlah penghasilan Jokowi setahun Rp752.880.000,00, bukan Rp1,8 miliar. Artinya, setiap bulan Jokowi hanya memperoleh Rp62.740.000,00, bukan Rp 150 juta. Dengan demikian, jika benar Jokowi membayar Rp 45 juta, harus dijelaskan dari mana tambahan sebesar Rp87.260.000,00 setiap bulan atau sebesar Rp1.047.120.000,00 dalam setahun?

Di dalam era transparansi anggaran yang menyedot uang negara, kita patut mempertanyakan hal tersebut. Sebab ketika diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi harus melepaskan jabatan atau profesi apa pun. Jadi, zakat profesi Jokowi adalah zakat profesi Jokowi sebagai Presiden, bukan sebagai presiden dan pengusaha atau yang lainnya. Lebih-lebih, kita pun membaca peringkat penghasilan yang dilakukan theasianranking.com yang dikutip liputan6.com bahwa pada tahun 2015 lalu, Jokowi mendapatkan gaji sebesar US$124.171 atau sekitar hampir Rp 1,7 miliar dalam setahun. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan hitungan 2,5% zakat sebesar Rp 45 juta, bukan?

(Mang Kamil)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :
Sumber : klikanggaran.com

Komentar