Jabatan Direksi Habis, Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Ogah Bentuk Pansel

Sulistyo Adhi | Rabu, 19 Juli 2017 | 16:04 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI – Dua posisi jajaran direksi yakni Direktur Usaha (Dirus) dan Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Tirta Bhagasasi dibiarkan kosong melompong tak bertuan sejak habisnya masa jabatan SK jabatan keduanya terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 lalu.

Padahal menurut aturan yang berlaku, Badan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi harus membentuk tim panitia seleksi (pansel) untuk menggelar pemilihan Direktur Usaha (Dirus) dan Direktur Teknik (Dirtek).

Kosongnya dua (2) posisi di perusahaan plat merah milik Kota dan Kabupaten Bekasi tersebut, disinyalir akan berdampak luas terhadap kinerjanya dalam melayani publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menjadwalkan pemanggilan Badan Pengawas PDAM Bhagasasi.

“Rencananya minggu depan, tetapi jadwalnya masih kita sesuaikan dengan jadwal Alat Kelengkapan Dewan yang lain,” kata Ariyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/07/2017).

Lebih lanjut Ariyanto mengaku bahwa pihaknya memang sudah mencium permasalahan kosongnya kursi direksi dari adanya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan tentang kinerja PDAM Tirta Bhagasasi.

Dengan kosongnya kursi Dirus dan Dirtek, kata dia, tentu saja akan berpengaruh dengan hal teknis, pelayanan dan juga kinerja.

“Kalau dibiarkan kosong akan berdampak kepada pelayanan publik dan performance PDAM Tirta Bhagasasi itu sendiri,” ketusnya.

Ketika disinggung tentang proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang sedang dilakukan selama ini, Ariyanto mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota Bekasi sedang mengevaluasi perkembangan pemisahan aset.

“Ada informasi tersendat pemisahan aset PDAM Titrta Bhagasasi karena kurang koperatifnya jajaran direksi. Entah karena faktor direksinya atau ada kepentingan lain di luar itu, ini yang harus kita telusuri,” ungkapnya.

“Makanya, evaluasi terhadap kinerja direksi penting dilakukan oleh Pemerintah. Mesti ada dateline dan juga ketegasan dari Pemerintah Kota Bekasi,” pungkasnya.(RON/Tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar