Ramangsa Institute Pertanyakan Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi dan Patriot

Sulistyo Adhi | Selasa, 25 Juli 2017 | 08:14 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI. COM, KOTA BEKASI - Direktur Eksekutif Ramangsa Institute Maizal Alfian, mempertanyakan hasil dari laporan BPK nomor 50A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 5 Mei 2015. Dalam laporan tersebut BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi 2014, Selasa (11/07).

Menurutnya masih banyak permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pimpinan Pemerintah Kota Bekasi.

“Salah satunya, terkait penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 108,92 miliar kepada PDAM Tirta Patriot sebesar Rp 58,22 miliar dan PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp 50,70 miliar yang tidak ditetapkan dengan PERDA, sehingga tidak memiliki aspek legal hukum,” paparnya.

Rekomendasi dari hasil audit BPK disambut baik dan serius oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

“Dalam perda tersebut sudah ditentukan bahwa ada batas maksimal investasi, misalnya, PDAM Tirta Patriot sampai dengan angka investasi Rp 25 miliar dan PD Mitra Patriot sesuai amanat perda harus sampai 30 miliar,” katanya.

Namun yang menjadi persoalan dan masih dipertanyakan, kata dia, kemanakah penyertaan modal yang disetorkan Pemerintah Kota Bekasi ke PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi dengan total Rp. 108,92 miliar pada tahun 2014 tanpa legalitas hukum yang jelas, yakni dalam bentuk Perda.

“Apakah Penyertaan Modal tersebut sudah dikembalikan atau tidak oleh PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi. Bila sudah dikembalikan, berapa total yang sudah diterima oleh Pemkot Bekasi? Ini semua belum jelas keberadaannya,” tandasnya.

Atas permasalahan tersebut, dirinya berharap agar Kepala Daerah bisa menjalankan amanat yang diembannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Walikota Bekasi harus bisa menjalankan amanat yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan juga harus tegas terhadap anak buahnya yang membidangi dalam penyertaan modal ke BUMD untuk bisa menyelesaikannya secara tuntas, agar tidak meninggalkan catatan buruk di masa kepemimpinannya,” pungkasnya.

Mengenai pengembalian penyertaan modal yang menjadi penekanan di dalam hasil laporan BPK RI tahun 2015, Direktur PDAM Tirta Patriot, TB Hendy Irawan mengatakan bahwa PDAM TP sudah mengembalikan.

“Kita sudah mengembalikan, penyertaan itu dalam bentuk aset bukan berbentuk uang. Lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pemerintah,” ujarnya singkat. (J.A/tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar