Penyertaan Modal PDAM Tanpa Perda, Uchok menduga ada Tindak Pidana Pencucian Uang

Sulistyo Adhi | Selasa, 25 Juli 2017 | 10:26 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi pada tahun 2014 yang bernilai Rp 109,92 miliar tahun 2014, tidak memiliki payung hukum. Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 atas LKPJ Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam LHP BPK disebutkan bahwa penyertaan modal tersebut tidak didasari dengan Peraturan Daerah (Perda) , sehingga tidak memiliki aspek legalitas.

Melalui Perda Kota Bekasi nomor 17 tahun 2015 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah, terungkap pada Bab III, Pasal 3 (1) bahwa Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bhagasasi, PDAM Tirta Patriot dan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. (2) Modal yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. pengakuan atas penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Atas anomali penyertaan modal yang dibeberkan dalam LHP BPK tersebut, Pengamat Anggaran Politik yang juga Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa tindakan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada kedua PDAM, patut diduga hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kalau tidak ada dasar hukum dalam penyertaan modal, maka patut diduga uang tersebut buat melakukan pencucian uang,” kata dia.

Dugaan kuat TPPU, kata Uchok, mengingat hanya penyertaan modal pada tahun 2014 saja, Perda tersebut tidak diterbitkan.

Sedangkan pada tahun 2015 hingga saat ini, Perda terhadap penyertaan modal PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi telah disiapkan.

“Lantas ketika penyertaan modal di tahun 2014 tidak ada Perda, payung hukumnya apa dong? Lantas kenapa pada tahun berikutnya (2015 sampai dengan 2018,red)  Perdanya telah disiapkan?,” tanya Uchok.

Sementara itu, Ketua Komisi I, DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengakui bahwa Perda Penyertaan Modal terhadap PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi pada saat itu (2014) belum ada. Namun, setelah ada temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemkot Bekasi bersama DPRD langsung melakukan revisi terkait Perda tersebut.

“Setahu saya Pemkot melakukan permohonan revisi Perda penyertaan modal setelah mendapat temuan tersebut,” tulis Ariyanto dalam pesan singkat WhatsApp, kemarin, minggu (23/07).

Ketika ditanya lebih jauh terkait penyebab belum dikeluarkannya Perda penyertaan modal pada saat itu, politisi muda asal PKS tersebut enggan menjelaskan.

“Kalau soal itu silahkan tanya ke Banggar, kebetulan saya bukan banggar,” jawab Ariyanto singkat. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar