Wali Murid Keluhkan Mahalnya Seragam di Sekolah Negeri

Sulistyo Adhi | Selasa, 25 Juli 2017 | 20:14 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI. COM, KOTA BEKASI - Pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, para orangtua murid mengeluhkan tingginya biaya pendidikan di sekolah negeri. Mereka harus membeli sejumlah keperluan bersekolah yang ternyata telah disediakan koperasi sekolah.

Salah seorang wali murid, Fajar membeberkan biaya yang dikeluarkannya untuk keperluan anaknya yang baru diterima di SMP negeri, sekitar Rp 300 ribuan. Pengeluaran itu, kata dia, untuk membayar seragam olahraga, baju batik, topi dan dasi yang sudah disematkan logo sekolahnya.

Menurut Fajar yang berprofesi sebagai buruh harian lepas di salah satu perusahaan swasta, pengeluaran tersebut terbilang mahal. Selain itu, lanjut dia, kualitas bahan seragam sekolah tidak sebanding dengan harga yang sudah dipatok oleh pihak sekolah.

“Harganya sih mahal buat ukuran saya yang cuma bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan swasta. Kualitas barangnya juga kurang bagus mas,” ungkapnya.

Pihak sekolah lanjut Fajar, terkesan memaksakan menjual seragam sekolah peserta didik. Padahal, seragam sekolah dengan kualitas lebih baik bisa dibeli diluar.

“Kenapa siswa tidak boleh membeli seragam sekolah di tempat lain? Kalau tidak memaksa kenapa sekolah mengarahkan siswanya ke koperasi yang ada di sekolah,” ketusnya.

Menurut Dia, jika tidak membeli seragam melalui koperasi tentunya akan ada dampak psikologis terhadap anaknya. Dan hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi bagi para orangtua murid yang menolak kebijakan sekolah.

“Meskipun bagi saya mahal, mau dibilang apa lagi mas. Kalau tidak dibeli dampaknya nanti kepada anaknya saya bagaimana? Kalau saya beli bagaimana dengan biaya hidup keluarga saya,” katanya lirih.

Selain itu, Fajar juga mempertanyakan program pemerintah tentang sekolah gratis. Sebab, biaya pendidikan di sekolah negeri sekalipun ternyata masih terdapat berbagai pungutan.

“Katanya pendidikan gratis, tapi nyatanya orangtua murid harus mengeluarkan kocek yang cukup besar untuk membeli perlengkapan sekolah,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah ketika dihubungi menjelaskan bahwa, saat ini pihaknya belum memutuskan harga seragam sekolah bagi peserta didik bagi peserta didik baru.

Menurut Inay, keputusan tersebut diputuskan melalui hasil musyawarah yang dilakukan pihak sekolah dan komite sekolah. Apabila terdapat sekolah yang berani menjual perlengkapan sekolah sebelum dilakukan musyawarah, maka itu menyalahi ketentuan.

“Harus ada kesepakatan bersama dulu antara sekolah dan komite sekolah untuk memutuskan harganya. Bagi siswa kurang mampu harus diperhatikan dan seragam yang dijual di sekolah jangan bersifat memaksa,” pungkasnya. (boy/tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar