Proyek PUPR Tak Dapat, Ratusan Juta Melayang

Sulistyo Adhi | Rabu, 26 Juli 2017 | 07:32 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Peran uang pelicin demi mendapatkan proyek pekerjaan pada instansi pemerintahan atau swasta bukanlah rahasia umum dan bahkan sudah menjadi tradisi yang dilakukan pihak kontraktor. Meksipun kedua belah pihak sama-sama mengetahui tindakan mereka bisa berujung hukuman penjara, namun praktik tersebut kerap ditempuh demi mengamankan serta memuluskan kegiatan proyeknya.

Seperti yang diduga dilakukan oleh oknum yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bekasi. Oknum tersebut disinyalir menerima ratusan juta rupiah, sebagai uang pelicin kegiatan pekerjaan yang dibiayai oleh APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017.

Ironisnya,  pengusaha yang mengaku telah menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000 itu, tidak mendapatkan proyek seperti yang telah dijanjikan oleh oknum PUPR tersebut.

"Pengusaha tersebut adalah pembawa CV.D dan telah dijanjikan akan memenangkan salah satu kegiatan pekerjaan dari Dinas PUPR dengan membayar uang Rp 200.000.000," ungkap Ketua Aliansi Rakyat Bekasi Latief, sambil menunjukan percakapan di whatsApp kepada awak media.

Berdasarkan pengakuan pengusaha tersebut, dirinya baru mengetahui bahwa perusahaan miliknya kalah dengan PT SH pada tiga bulan terakhir. Diduga yang mengawal PT SH tersebut, kata dia, yakni istri Kepala Dinas PUPR dengan uang pelicin yanglebih besar.

"Perusahan ini kalah oleh perusahaan lain yang kabarnya memberikan uang kepada oknum istri pejabat." bebernya.

Sementara itu terpisah, mantan Ketua Bem STT Pelita Bangsa Rahmat Hidayat menyayangkan adanya laporan kontraktor yang memberikan pelicin untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kota Bekasi. Mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

 "Baik kontraktor maupun oknum dinas, keduanya bersalah, jika ada pembuktian dari pengakuan kontraktor tersebut. Hal ini juga bisa menjadi pintu masuk lembaga penegak hukum untuk membuktikannya. Pengakuan dari pemberi bisa menjadi fakta-fakta di persidangan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi Tri Adhianto, tidak mau memberikan komentar terkait tudingan buruk yang beredar di instansi pemerintah yang dipimpinnya tersebut.

“Saya gak mau komentar terkait hal itu, bawa-bawa  nama istri gue lagi,” ujarnya singkat. (tian)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar