Izin Tak Lengkap, DPRD Provinsi Jabar Desak Mega Proyek Meikarta Dihentikan

Sulistyo Adhi | Rabu, 02 Agustus 2017 | 16:41 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM, CIKARANG SELATAN - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi Mega Proyek Meikarta yang berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu (02/08/2017).

Kedatangan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka memastikan secara langsung perijinan yang dimiliki apakah sudah terpenuhi oleh Meikarta atau belum.

“Kami melakukan sidak kali ini, dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, saya ingin tahu terkait beberapa izin yang diprasyaratkan. terkait perizinan memang secara menyeluruh masuk Lippo Cikarang, bukan Meikarta, tetapi hal pokok dan penting izin harus tetap ditaati aturannya,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari kepada awak media di sela-sela sidaknya, Rabu (02/08/2017).

Dari laporan yang dipaparkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, kata Ineu, didapati bahwa Mega Proyek Meikarta yang menelan Rp 278 Triliun ini, hingga kini belum memenuhi perizinan yang perlukan.

“Kami perlu memastikan pembangunan yang ada sudah taat dan sesuai dengan prosedur yang ada, menurut pemaparan Pemkab Bekasi tadi izin IPPT (izin peruntukan penggunaan tanah) hanya 84 dari 143 hektar, Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) by processed. Block Print sedang diproses tadi dilaporkan Sekda, semua harus dipenuhi, sesuai harus dilaksanakan, kalau tidak ya harus dipenuhi perijinannya,” beber Politisi PDI Perjuangan ini.

“Hal yang urgent terkait legalitas harus dipenuhi, semua sedang diproses. terkait pemenuhan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)  sedang dipenuhi, pembangunan yang dilakukan harus memenuhi aturannya. Karena izin yang belum ada harus dipenuhi dan menghargai aturan, semua yang belum dipatuhi wajib dipatuhi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pembangunan Mega Proyek Meikarta dihentikan sementara hingga proses perijinan terpenuhi. selain itu dirinya meminta agar muatan lokal dan pemanfaatan masyarakat sekitar juga harus dipenuhi.

Sementara itu, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya berkelit bahwa semua perijinan yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

“Terkait perijinan Mega Proyek Meikarta tadi sudah diklarifikasi, ternyata beberapa perijinan sudah diperoleh, beberapa sedang diperoleh dan sedang dikerjakan Pemda Kabupaten bekasi. Amdal secara keseluruhan beberapa ribu hektare sudah ada, karena dalam blok baru harus dibuat amdal baru lagi," kelitnya.

Namun pihaknya menegaskan tidak akan menghentikan Mega Proyek Meikarta dan pembangunan terus berjalan. “Tidak ada kata-kata untuk menghentikan, sebagian ijin sudah ada,” tutupnya. (red)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar