Jelang Reshuffle Menteri, Jokowi Pilih Parpol Atau NonParpol?

Sulistyo Adhi | Selasa, 22 Agustus 2017 | 07:19 WIB

Share Tweet



(Foto: Inilah) Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio

RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai Presiden Jokowi kini tengah bimbang dalam menentukan posisi menteri jika melakukan reshuffle kabinet Kerja Jilid III.

Dengan kondisi saat ini, Presiden dihadapkan pada dua hal yang dilematis. Satu sisi Jokowi harus memenuhi janji kampanyenya saat pilpres 2014 lalu. Sementara itu di sisi lain, Jokowi sudah harus bersiap menyongsong tahun politik jelang Pilpres 2019 mendatang.

Jika memenuhi janji politik, tentu Jokowi akan berpikir untuk mencari menteri di luar partai politik agar fokus dan sesuai target.

"Dapat kerja lebih cepat karena tidak terlalu banyak mempertimbangkan tarik ulur politik," katanya seperti dilansir INILAHCOM, Senin (21/08).

Selain itu, menteri dari latar belakang akademisi atau profesional, tentu bakal bekerja sesuai dengan target dan lebih fokus menekuni bidangnya.

"Dapat lebih fokus pada hasil daripada proses karena terbiasa dengan hitungan kerja korporasi," ungkapnya.

Lalu bagaimana dengan menteri dari partai politik. Tanpa mengecilkan kontribusinya dalam bekerja, menteri dari parpol tentu saja akan lebih dominan sebagai tujuan politik. Seperti mengakomodir kepentingan parpol pendukung saat kampanye.

"Jokowi masih memiliki ketergantungan pada parpol yang akan mengusung. Sehingga harus disiapkan dari sekarang tim suksesnya," ungkap peneliti lembaga riset KedaiKopi tersebut.

Namun bukan tidak mungkin, kinerja menteri nonparpol yang memuaskan dapat menarik hati rakyat untuk mendukung dan mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi. Ujungnya, dukungan rakyat akan semakin bulat dengan kerja ciamik para pembantunya.

Akhirnya, semua tergantung hak prerogatif Jokowi sebagai presiden dalam memilih menteri untuk membantunya. Satu saran penting, Jokowi tidak boleh jumawa dengan pencitraan yang sudah diraihnya hingga saat ini.

"Berkaca pada Pilgub Jakarta, kepuasan publik tidak menjamin tokoh politik dipilih rakyat (menurut hasil survei KedaiKOPI ( Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Agustus 2017, kepuasan publik muda terhadap Jokowi berada pada level 68%)," tandasnya. (*)


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar