Kemenperin Butuh Rp800M untuk Revitalisasi 1.700 SMK

Sulistyo Adhi | Selasa, 22 Agustus 2017 | 08:19 WIB

Share Tweet



Sekjen Kemenperin Haris Munandar

RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengusulkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk revitalisasi 1.700 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 2018, atau sekitar 20% dari seluruh SMK yang ada di Indonesia.

"Jadi, setiap SMK bakal memperoleh anggaran sekitar Rp500 juta lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan, yang akan dititipkan di provinsi. Pasalnya, peralatan SMK sekarang banyak yang tertinggal dua generasi," kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/08).

Langkah ini, kata Haris, bertujuan agar SMK yang terlibat dalam program pendidikan vokasi memiliki alat-alat praktik yang sesuai perkembangan teknologi produksi di industri saat ini.

Haris menjelaskan, pemerintah daerah harus membuat proposal untuk mengajukan SMK di wilayahnya ke Kemenkeu, dan Kemenperin akan bertindak dalam proses penyeleksiannya. Adapun salah satu persyaratan SMK yang bisa lolos atau memenuhi kriteria dari Kemenperin, yaitu sekolah yang lokasinya berdekatan dengan kawasan industri.

"Misalnya, kawasan industri yang menjadi pusat industri otomotif, maka SMK yang didorong adalah yang berbasis studi teknik permesinan atau pengelasan sehingga sesuai dengan kebutuhan," terang Haris.

Upaya ini sebagai wujud transformasi pendidikan SMK berbasis kompetensi yang terkait dan sepadan (link and match) dengan industri.

Haris menyebutkan, awalnya Kemenperin menargetkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 industri yang akan mengikuti program pendidikan vokasi industri hingga 2019.

Namun belum sampai akhir 2017, dari tiga tahap peluncuran program tersebut, Kemenperin telah menggandeng sebanyak 1.035 SMK dan 307 industri. Ketiga tahap itu untuk wilayah, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Barat.

"Antusiasme ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia," tutur Haris.

Dengan SDM terampil, diyakini dapat pula memacu produktivitas dan keunggulan sektor manufaktur nasional, selain melalui modal dan teknologi.

Oleh karenanya, program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri akan terus dilanjutkan per provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Program yang diinisiasi oleh Kemenperin ini ditargetkan jumlah lulusannya mencapai sekitar 845.000 orang pada 2019 sehingga mendukung sasaran nasional dalam menciptakan 1 juta SDM yang tersertifikasi.

Selain itu, dalam upaya mencetak tenaga kerja yang kompeten dan profesional, Kemenperin telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) industri dengan sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja).

Selama 2014-2016, pekerja yang sudah terserap di perusahaan mencapai 37.334 orang. Diklat ini, antara lain untuk pembelajaran di bidang garmen, alas kaki, elektronika, animasi, pengolahan kakao dan rumput laut, kemasan, otomotif, serta furnitur.

"Kami pun akan memfasilitasi peningkatan kompetensi guru SMK melalui pelatihan dan pemagangan di industri, serta penyediaan silver expert sebagai tenaga pengajar di SMK," ungkap Haris.

Pada 2018, Kemenperin menargetkan tersedianya 1.050 tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di SMK. Berbagai pelaksanaan program strategis tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. [tar]


    Komentar