Ini Dia Modus Penjualan Pangan Kedaluwarsa

Sulistyo Adhi | Rabu, 30 Agustus 2017 | 15:46 WIB

Share Tweet





RAKYATBEKASI.COM, BOGOR - Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pemusnahan sejumlah bahan pangan kedaluwarsa senilai Rp 1,1 miliar hasil pengawasan dari Balai Besar POM, di lokasi pihak ketiga pemusnahan BPOM Jakarta, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu (30/08).

Menurut Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito, merubah tanggal kedaluwarsa pada produk pangan dan juga memperjualbelikan pangan tak berizin merupakan bagian dari tindakan kejahatan.

"Bukti kejahatan yang sistemik dalam upaya mengubah atau mengganti tanggal kedaluwarsa atau mengganti brandnya. Serta pangan yang tidak mengandung standar dan mutu untuk dikonsumsi manusia," jelas Penny kepada awak media.

Terkait pangan kedaluwarsa ini, pelaku diduga melanggar Pasal 143 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Dalam pelaksanaan intensifikasi pengawasan pada Juni 2017 tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Jakarta berhasil mengungkap peredaran pangan kedaluwarsa yang diduga dilakukan oleh oknum. Modus yang digunakan ialah dengan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa produk pangan dan mengganti label lama dengan stiker label kedaluwarsa baru.

[BPOM RI Musnahkan Pangan Kedaluwarsa senilai Rp1,1M]

Selain itu, pelaku juga mencampur produk yang baru dengan produk yang telah kedaluwarsa dan menghapus serta mengganti tanggal kedaluwarsa produk.

Produk pangan kedaluwarsa tersebut ditemukan di tiga lokasi, yaitu sebuah kios di Gang Ribal Jakarta Barat dan dua rumah tinggal yang digunakan sebagai gudang, sekaligus tempat melakukan penggantian masa kedaluwarsa di Sunter, Jakarta Utara.

Barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut berupa thinner, potongan kain, stempel, cairan, dan bantalan tinta.

Kegiatan penindakan oleh PPNS BBPOM di Jakarta didukung sepenuhnya oleh Korwas PPNS Polda Metro Jaya sebagai bentuk implementasi nyata dari hasil nota kesepahaman yang ditandatangani Kepala BPOM dengan Kabareskrim Kepolisian RI. (*)


    Komentar