Isu SARA ala Saracen Ampuh Gulingkan Pemerintahan Jokowi

Sulistyo Adhi | Kamis, 31 Agustus 2017 | 07:12 WIB

Share Tweet




RAKYATBEKASI.COM - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan pihaknya memang mengutuk terjadinya kasus penyebaran ujaran kebencian yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Saracen yang kerap menjadikan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai target.

"Kaitan dengan pemerintahan sebagai target saracen, kita kan memang kutuk. Kalau niatnya serang pemerintahan yang berkuasa, ini bentuk kepanikan dari kelompok yang tidak pernah rela hingga Jokowi berkuasa. Mereka tidak punya celah. Mereka sadar persis hanya bisa dihancurkan dengan menyebarkan kebencian dan berita-berita hoax. Persoalan stabilitas, kekacauan bahkan chaos itu cara satu-satunya meruntuhkan kekuasaan Jokowi," katanya seperti dilansir oleh INILAHCOM, Rabu (30/08).

Benny pun menilai efek dari gerakan Saracen ini dapat diibaratkan sebagai bom dengan daya ledak high explosive. Target dari bom ini adalah kerukunan umat beragama, keutuhan dan harmoni yang sudah sejak Indonesia berdiri terus dipertahankan sebagai sebuah kekuatan.

"Gerakan saracen ini kekuatan high explosive yang memiliki daya hancur yang kuat bagi persatuan masyarakat kita. Ujung-ujungnya ini bagian dari penggulingan kekuasaan. Ini tidak lepas dari Pilpres Ini sebuah gerakan politik yang sangat bahaya karena yang ingin dihancurkan solidaritas, harmoni dan gotong royong masyarakat indonesia," terangnya.

Sebelumnya PPATK menyatakan bahwa pihaknya dapat memberikan bantuan penelusuran para pengguna jasa Saracen. Kendati demikian, bukan perkara mudah untuk menelusuri para konsumen tersebut. Pasalnya, PPATK kerap kesulitan untuk mengungkap apabila identitas pemilik tidak diketahui alias palsu.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap tiga anggota kelompok Saracen yakni; Jasriadi (32), Sri Rahayu (32), dan Faisal Tonong (43) di tiga tempat berbeda.

Mereka diduga melakukan penyebaran konten negatif yang menyinggung SARA serta ujaran kebencian. Saracen diduga memproduksi konten tersebut berdasarkan pesanan dengan tarif puluhan juta. [hpy]


Ikuti Perkembangan Berita ini dalam Topik :

Komentar