rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Bancakan Rp 2,4 Triliun dalam Proyek PLTSa Sumurbatu

Jumat, 22 Desember 2017 | 10:42 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu yang bulan lalu diresmikan pengoperasiannya, mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pasalnya, diduga ada beberapa kejanggalan terkait aset pemerintah yaitu hak atas investasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan PT Nusa Wijaya Abadi (NWA).

Atas temuan kejanggalan tersebut, Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (Jeko) Harry Pandapotan meminta penegak hukum untuk segera mengusut aset Pemkot Bekasi yang bekerjasama dengan PT Nusa Wijaya Abadi (NWA).

“Pernyataan Komisaris Utama PT Nusa Wijaya Abadi Teddy Sujayanto beberapa waktu yang mengatakan bahwa uji coba pengelolaan sampah menjadi energi listrik sejak maret 2017, saat investasi yang telah masuk diperkirakan sekitar Rp2,4 Triliun, tetapi perjanjian Kerja sama (PKS) tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam perjanjian tersebut,” ungkap Harry kepada awak media, Jum'at (22/12).

Bahkan, lanjut Harry, pihak kedua (PT NWA) menyediakan modal investasi berupa seluruh pembiayaan pelaksanaan proses Refused Derived Fuel (RDF) dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLSTa) beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya, sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan nilai Rp 1,598.862.000.00 yang telah disepakati dengan Pemkot Bekasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut.

“Sudah jelas tidak sesuai dengan kesepakatan dan harus diperjelas agar tidak menjadi polemik berkepanjangan,” tukas pria yang akrab disapa bang Bob ini.

baca juga: [Pertama Di Indonesia, Kota Bekasi Sulap Sampah Jadi Energi Listrik]

Lebih lanjut Bang Bob mengatakan bahwa ada hal yang mengganjal ketika aset tersebut ternyata diduga jadi ajang bancakan, maka opini Direktur Pengelolaan sampah Kementrian LHK puji PLSTa Sumur Batu yang diterima pemkot Kota Bekasi setempat, tidaklah relevan.

“Ini patut dipertanyakan aset yang tidak sesuai perjanjian Kerja Sama dengan PT NWA. Wow ini ada apa-apanya? Kami minta aparat hukum turun tangan agar semua yang terlibat dalam kerjasama aset pemkot supaya diperiksa,” pungkasnya.

Sementara itu terpisah, Komisaris Utama PT Nusa Wijaya Abadi Teddy Sujayanto tidak membantah adanya perbedaan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh pihaknya.

Menurutnya perbedaan tersebut terjadi karena nilai investasinya sangat tergantung dengan nilai tukar rupiah dengan US dollar.

"Acuannya bukan dari nilai uangnya, namun kapasitas. Kalau nilai dulu dalam US Dollar, jadi mengikuti nilai dollar ke rupiah," kelitnya.

Terlebih dengan adanya tambahan biaya yang diatur oleh Permen KLH no 70 tahun 2017 tentang adanya penambahan alat untuk emisi udara, Teddy membeberkan bahwa seluruh pembiayaan pengoperasian PLTSa berikut tambahan biayanya tersebut secara penuh ditanggung oleh pihaknya.

"Kami yang investasi 100%, jadi tidak menggunakan uang Pemkot Bekasi maupun pihak lain," tutupnya. (Tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com