rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

PDI Perjuangan Bakal Laporkan Kadispora Kota Bekasi atas Dugaan Terlibat Politik Praktis

Minggu, 31 Desember 2017 | 23:32 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Deklarasi dan pengukuhan relawan pendukung Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen yang menamakan diri "Suara Tetap Masyarakat Pemilih Langsung Rahmat Effendi" (STEMPEL RE), mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Pasalnya, deklarasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, Teddy Hafni, disebut telah melanggar peraturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Kota Bekasi, Nico Godjang mengatakan bahwa dukungan yang dilontarkan secara terang-terangan oleh Kadispora terhadap Bang Pepen, sangat bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN.

Dalam UU tersebut, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau memihak kepada salah satu kandidat dalam Pilkada.

"Itu sudah jelas. UU ASN Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," ujarnya di Bekasi, Minggu (31/12).

[Amankan Dua Periode, "STEMPEL-RE" Sambangi Rumah Warga]

Menurutnya, tindakan Kadispora tersebut telah melecehkan predikat ASN sebagai aparatur pemerintah. ASN seharusnya menjaga netralitas dalam ajang Pilkada. Hal itu, lanjutnya, harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pepen sudah memberikan keistimewaan kepada ASN di Kota Bekasi sehingga dibiarkan melakukan politik praktis. Sebab, yang dilakukan Kadispora itu sangat terang-terangan dan memberikan contoh buruk bagi ANS di lingkungan Pemkot Bekasi, terlebih Kadispora eselon 2," ungkapnya.

Tidak hanya Kadispora, lanjut Nico, Wali Kota Bekasi juga dinilai ikut bertanggungjawab. Lantaran dianggap memberikan izin serta melakukan pembiaran terhadap aksi politik praktis para ASN tersebut.

Bahkan kabarnya, aksi serupa sudah merambah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sehingga, dirinya pun bersiap melaporkan hal ini ke pihak terkait agar ditindaklanjuti.

"Kita nanti akan mendesak Panwaslu agar segera melaporkan tindakan Kadispora ini ke pihak-pihak yang berkompeten. Bisa juga kami melaporkan langsung ke Bawaslu pusat dan akan kami beberkan bukti bukti itu," bebernya.

Banteng gembrot moncong putih Kota Bekasi itu, juga mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi segera diturunkan, lantaran pasca mendaftar ke KPU, jabatan petahana dianggap sudah habis.

"Plt harus segera diturunkan. Ini hal penting karena kondisi saat ini secara terang-terangan. Pepen sudah merusak birokrasi di Pemerintahan Kota Bekasi," pungkasnya. [tsr]


Kategori : Politik,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com