rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Dituding Atur Pemenang Lelang Proyek, Dinas BMSDA Kota Bekasi Didemo

Kamis, 19 April 2018 | 15:39 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Jasa Kontruksi, LSM dan Mahasiswa Kota Bekasi, menggeruduk kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) pada Kamis (19/04).

Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan dan dilakukannya lelang ulang pada 60 paket kegiatan proyek di BMSDA tahun anggaran 2018, karena terindikasi adanya permainan plotingan.

"Ada tujuh paket kegiatan BMSDA Kota Bekasi tahun anggaran 2018 yang sudah tayang di LPSE sudah diplotting pemenangnya," tuding Penanggungjawab Aksi, Hitler Situmorang, Kamis (19/04).

Seperti kegiatan lanjutan Pembangunan Sisi Barat Perjuangan yang diikuti oleh 94 peserta lelang, kata Hitler, kami menduga kuat sudah ditentukan pemenangnya yakni PT Ganda Tua Prima.

Tak hanya itu, Hitler membeberkan bahwa PT Bina Infra akan memenangi lelang kegiatan lanjutan Pembangunan Jembatan Kemang yang diikuti oleh 71 peserta lelang.

"Kegiatan lanjutan Pembangunan Folder IKIP yang diikuti 79 peserta lelang, merupakan plotingan PT Lagoa Nusantara," beber Hitler.

Kemudian, kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia- Pekayon Bekasi Selatan yang diikuti 90 peserta diduga diploting ke PT Soko Daya Mandiri, kegiatan lanjutan Pembangunan Jembatan Diatas Tol Caman dan Penataan Simpang Caman yang diikuti 67 perserta diduga diploting ke PT Lestari Nauli Jaya, kegiatan lanjutan Pembangunan Sisi Barat SS Rawabaru yang diikuti 71 peserta diduga diploting ke CV Talenta Ulitama Abadi dan kegiatan lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Mawar 6 Tembus Jalan Sultan Agung yang diikuti 68 perserta diduga diploting ke PT Anggarawati Kencana.

“Indikasi praktek plotingan paket kegiatan proyek ini sudah kita laporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kita minta praktek plotingan ini supaya dibatalkan dan dilakukan tender ulang,” kata Hiter.

Terciumnya praktik plotingan pemenang proyek-proyek tersebut, menurut Hitler, sudah dilakukan sejak Tri Adhianto masih menjabat sebagai Kepala Dinas BMSDA (kini mencalonkan Wakil Wali Kota Bekasi). Dan ditambah lagi, panitia-panitia Pokja di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Bekasi merupakan bentukan dari Dinas BMSDA itu sendiri, sehingga independensi dan netralitas mereka sangatlah diragukan.

“Khususnya untuk ke tujuh paket lelang yang sudah tayang agar diulang kembali demi transparansi persaingan sehat dalam hal kompetisi tender. Kita juga minta secepatnya KPPU sebagai Lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menindak adanya dugaan persekongkolan atas sejumlah paket tersebut,” tambahnya.

“Kami akan terus kawal mengawasinya, kita mempunyai bukti-bukti cukup terkait dugaan permainan plotingan paket proyek ini dan sudah menyerahkan ke KPPU. Harus dibatalkan permainan plotingan ini, kalau nanti sampai tidak dibalkan, akan tindaklanjuti aksi ke penegak hukum,” pungkasnya. (tian/rob)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com