rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Ombudsman: Penghentian Layanan Publik di Pemkot Bekasi Dilakukan secara Sistematis, Serentak dan Diarahkan

Rabu, 15 Agustus 2018 | 15:26 WIB

RAKYATBEKASI.COM, JAKARTA - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai dugaan maladministrasi dan penghentian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Bekasi, pada Jum'at (27/07) silam.

Menurut Ombudsman penghentian layanan publik di Kota Bekasi merupakan bukti buruknya manajemen dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Kami menyimpulkan telah terjadi penghentian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi yang dilakukan secara sistematis, serentak dan diarahkan oleh pihak tertentu," ucap Teguh kepada RAKYATBEKASI.COM, Rabu (15/08) siang.

Dalam LAHP nomor: 0169/IN/VII/2018/JKR ini, terang Teguh, pihaknya juga menyimpulkan bahwa Camat dan Lurah selaku penyelenggara beserta pelaksana pelayanan publik di Kota Bekasi telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dalam menyelenggarakan pelayanan dengan melakukan penghentian pelayanan publik pada tanggal 27 Juli 2018.

"Inspektur, Kepala BKKPD dan Kabag Humas Setda Kota Bekasi tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya," terangnya

Kemudian sebagai tindakan korektif, kata Teguh, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta agar Pejabat Wali Kota Bekasi agar memberikan sanksi kepada semua pihak yang telah mengabaikan kewajiban hukum tersebut sesuai dengan bobot kesalahan dan jenjang jabatannya.

Pelaksanaan tindakan korektif diberikan waktu selama 30 hari kerja. Apabila tindakan korektif tidak dilakukan, maka LAHP akan dinaikkan statusnya menjadi rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia. (tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber