rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

DPRD Pertanyakan "22 Tahun" Persoalan Aset Daerah Kota Bekasi Tak Kunjung Usai

Rabu, 20 Pebruari 2019 | 14:18 WIB

RAKYATBEKASI.COM - Komisi I DPRD Kota Bekasi menilai BPKAD lamban dalam penanganan Aset Kota yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut di sampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata menurut politisi muda PKS ini pihaknya sewaktu menjabat sebagai ketua komisi sudah melakukan audiensi bersama Gubenur Jawa Barat (Ahmad Heryawan) bahkan sudah melakukan survey dengan tim dari Pemerintah Kota Bekasi ke lokasi lahan TKD tersebut.

Namun pihak BPKAD yang lambat dalam verifikasi dan pengambilan langkah tindak lanjut hal tersebut. Bahkan saat ini menurutnya, sudah hampir 22 tahun verifikasi lahan Tanah Kas Desa belum rampung di lakukan.

"Tim Pemkot Bekasi kemana saja? Hampir 22 tahun persoalan ini belum selesai padahal sudah ada BA28 sebagai dasar awal verifikasi lahan tersebut. Anehnya para Kepala Desa yang ada di Kabupaten juga mengakui bahwa ada lahan TKD Kota Bekasi yang ada di wilayahnya dan saat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak, " ungkap Aryanto (20/02).

Lebih lanjut Aryanto mengatakan bahwa pihaknya menduga tidak ada niatan serius dari tim Kota Bekasi maupun Kabupaten untuk menyelesaikan persoalan ini, meskipun sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Prov Jawa Barat.

Seharusnya masih menurut Aryanto,

Tim yang di bentuk Wali Kota Bekasi ini, menurut Aryanto, seharusnya lebih pro aktif dan serius menangani persoalan ini.

"Mungkin karena ada pihak yang selama ini diuntungkan sehingga ini tidak kunjung usai. Apa malah lahannya sudah beralih fungsi menjadi perumahan, misalnya atau bahkan sudah bersertifikat lahan orang?, " tuding Aryanto.

Ke depan seharusnya tim dapat bekerja lebih maksimal dengan menggandeng DPRD untuk menyelesaikan persoalan yang sudah puluhan tahun ini tak kunjung usai.

Pemkot Bekasi (BPKAD) juga harus kembali meminta arahan dari Gubenur Jawa Barat untuk penyelesaian kasus ini. Apa mau tukar guling lahan atau bahkan di aprasial kemudian dibeli oleh pihak swasta.

"Bisa kan dihitung nilainya aset Kota yang di Kabupaten dan sebaliknya. Kita lihat aset Kabupaten yang ada di Kota Bekasi sendiri saat ini sudah menjadi Mal dan lokasi bisnis lainnya.

"Harus ada niat yang serius antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi. Kinerjanya harus lebih maksimal, jangan sudah 22 tahun dibiarkan saja, memangnya tidak ada pegawainya apa?, " tutupnya.

Sebelumnya Kepala BPKAD Kota Bekasi Supandi Budiman menyebutkan bahwasanya lahan Kota Bekasi yang ada di Kabupaten Bekasi jumlahnya sekitar 385 Ha. Dan saat ini, sudah ada sejumlah lahan yang dikelola oleh pihak yang tidak memiliki hak. Persoalan verifikasi lahan juga hingga saat ini masih dilakukan. (red)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber