rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

Bungkamnya Pemkot Bekasi atas Polemik Lahan Parkir RSBK Diduga Karena Kedekatannya Dengan Partai Penguasa

Senin, 04 Maret 2019 | 13:40 WIB

MI: Kalau Mesin Ticketing Dimundurin, Kendaraan Pasien Mau Parkir Dimana?

RAKYATBEKASI.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga saat ini tetap bergeming tanpa ada reaksi apapun atas mencuatnya pemberitaan mengenai Rumah Sakit Bhakti Kartini (RSBK) yang mengkebiri hak pejalan kaki dengan menjadikan trotoar sebagai bagian dari lahan parkirnya.

[Pemkot Bekasi Bergeming dengan Area Parkir RS Bhakti Kartini Rampas Hak Pejalan Kaki]

Ternyata bergemingnya Pemkot Bekasi atas permasalahan tersebut menimbulkan berbagai dugaan, salah satunya adalah dugaan adanya kedekatan antara pemilik rumah sakit dengan Partai Golkar yang sama-sama kita ketahui adalah partainya orang nomor satu di Kota Bekasi.

Salah seorang warga Bekasi Timur berinisial IA mengungkapkan bahwa RSBK ini dimiliki oleh orang tuanya MI.

"MI salah satu pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Secara otomatis karena faktor kedekatan di dalam satu Partai pasti ada kesepakatan politik antara pihak RSBK dengan penguasa. Selain itu, pasti ada main mata antara pihak RSBK dengan dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan," papar IA kepada RAKYATBEKASI.COM seraya meminta namanya untuk tidak disebutkan, Senin (04/03).

Sebenarnya, lanjut IA, di samping lokasi RSBK bisa dimanfaatkan lahan parkir untuk pihak rumah sakit, apalagi itu masih tanah dia. "Kabarnya, emang dia (MI) yang mengelola RSBK saat ini," terangnya.

Terpisah, saat dihubungin lewat telpon selular, MI mengaku kesepakatan yang dibuat oleh pihak RSBK dengan Pemerintah Daerah jauh sebelum kepemimpinan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Kalau mesin ticketing parkir dibongkar dan dimundurin, terus kendaraan buat para pasien Kartini mau ditaruh dimana?," kelitnya.

[Miris, Lahan Parkir RS Bhakti Kartini Serobot Hak Pejalan Kaki]

Ketika ditanyakan mengenai sebidang lahan yang bersebelahan dengan RSBK, MI mengaku memang ada lahan miliknya. "Jauh hari sebelumnya, kami mengajukan membuat jembatan dan lahan parkir buat RSBK, tapi warga Kartini menolak adanya pembangunan," paparnya polos yang padahal pengajuan tersebut bisa difasilitasi oleh pihak Pemkot Bekasi.

Ketika disinggung soal keterkaitannya dengan Partai Golkar, MI menjawab bahwasanya dahulu dia menjabat sebagai Bendahara di DPD Partai golkar Kota Bekasi. "Saat ini saya hanya sebagai fungsioner pengurus di DPD Golkar," ujar singkat.

Sebagai informasi, MI merupakan Caleg Partai Golkar yang akan bertarung pada 17 April mendatang untuk merebut kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Kota Bekasi - Kota Depok.

Sementara itu, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipersoalkan, orientasi dan sumbangsih PT Greatindo selaku pemegang izin parkir RSBK buat retribusi PAD Kota Bekasi juga dipertanyakan.(YD)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber