rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

LSM Kompi Tuding JDIH Kabupaten Bekasi Kangkangi UU Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 16 Juni 2020 | 20:42 WIB

RAKYATBEKASI.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi dituding masih tertutup dalam melaksanakan kewajibannya, yakni dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat seperti belum maksimalnya kinerja Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bekasi yang merupakan Bagian Hukum Pemkab Bekasi.

"Bagian Hukum harus segera mengunggah semua produk-produk Hukum sebagai wadah informasi publik. Selama ini masyarakat kesulitan dalam mengakses Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun Keputusan Bupati Bekasi," ujar Ketua Umum LSM KOMPI (Komite Masyarakat Peduli Indonesia) Ergat Bustomy kepada RAKYATBEKASI, Selasa (16/06/2020).

Selama ini bidang Hukum Pemkab Bekasi, kata Ergat, terkesan menutup sarana Informasi yang seharusnya disajikan terbuka dengan kemudahan akses bagi publik.

"Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak maksimal dalam menjalankan amanah Undang Undang No 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik," geramnya.

Lebih lanjut Ergat menyayangkan sikap Kabag Hukum Pemkab Bekasi yang hingga kini tidak optimal dalam memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi produk hukum yang ada dan berlaku di Kabupaten Bekasi.

"Kabag Hukum harus segera membuat langkah- langkah dalam memberikan akses informasi publik terkait produk Hukum Kabupaten Bekasi. Jangan sampai JDIH dibuat hanya sebagai simbol dalam sekedar pengamanan UU KIP yang berlaku," tutup Ergat. (Tian)


Kategori : Bekasi,
Topik : Bekasi,
Editor : Sulistyo Adhi

© 2018 Rakyatbekasi.com. PT Jurnal Rakyat Media Grup. | Ketentuan Umum - Tentang Kami - Pedoman Media Siber