rakyat bekasi Ngerti'in Bekasi

MENGEMBALIKAN MARWAH KEANGGOTAAN DPRD

Rabu, 22 Juni 2016 | 16:13 WIB


Oleh: Henu Sunarko

Menjadi wakil rakyat sejatinya menjadi katalisator sekaligus agregator kepentingan dan aspirasi rakyat atau masyarakat yang di wakilinya. Dalam kedudukannya sebagai legislator, diatur dalam konstitusi untuk melakukan pengawasan, merumuskan produk perundang-undangan dan menyusun penganggaran. Dari tahun ke tahun, masa ke masa, anggota legislatif selalu dihadapkan pada ukuran-ukuran kepuasan publik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dus, dalam kesadaran kolektif publik, kinerja orang-orang yang juga mejadi pilihan rakyat itu, kecenderungan yang mengemuka adalah Raport Merah (!).

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat ini muncul karena masyarakat selalu mendapat asupan informasi seputar keanggotaan DPRD pada sisi negatif, bahkan lebih jauh sudah menjadi stigma seperti korupsi, kolusi, minimnya kapabelitas dan kredibilitas, kurangnya kompetensi secara personal hingga posisi tawar dalam bingkai kelembagaan (partai, fraksi, komisi dan alat kelengkapan lainnya). Tingginya ekspektasi publik akan kinerja wakil rakyat sesungguhnya harus disadari betul oleh para politisi yang terlanjur memiliki label “wakil rakyat yang terhormat”. Kehormatan dan kedudukan yang disematkan itu hendaknya menjadi pemacu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai porsi dan kapasitasnya. Kader partai, konstituen dan masyarakat pada umumnya telah memiliki standar untuk menilai dan mengukur kerja-kerjanya, bahkan tak jarang sudah punya frame dalam “menghakimi’ legislator.
Relasi politik anggota DPRD dengan masyarakat menjadi amat penting untuk di rawat. Pada konteks ini, ketersediaan masa reses bisa dimaksimalkan untuk meminimalisir kesenjangan informasi, keterbatasan waktu untuk bertemu, dan hal lain yang selama ini menjadi pintu masuk penghakiman atas keanggotan di lembaga legislatif. Secara ekstrem, tidak korupsi saja belum cukup menjadikan wakil rakyat mendapat nilai positif, rajin masuk kantor tak berbanding lurus dengan bekerja sesuai harapan publik, dan banyak lagi hal yang harus dihadapi sebagai tuntutan “wajar” dari khalayak umum.

Check and Balances

Sebagai anggota DPRD, masing-masing telah dilekatkan Hak Imunitas, yang menjadikan mereka tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Melalui hak imunitas inilah sejatinya para legislator tak boleh punya keraguan terhadap tugas penyusunan anggaran, membuat peraturan daerah dan menjalankan pengawasannya. 

Kerja-kerja politik anggota legislatif kita kurang mendapat apresiasi dari masyarakat, sebaliknya masyarakat menjelmakan diri sebagai “wacth dog” yang kapan saja berusaha menemukan kelemahan, kelengahan dan kekurangan politisi-politisi di DPRD. Akibatnya berdampak besar pada kontruksi relasi sosial politik yang hendak dibangun. Disisi lain, anggota DPRD dihadapkan pada pola tugas pengawasan yang diembannya agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung sesuai dengan langkah-langkah, program, visi dan misi yang telah dicanangkan bersama (legislatif dan eksekutif).

Dititik inilah, hubungan legislatif dan eksekutif dihadapkan ukuran dan nilai-nilai tugas serta tanggungjawab kepada masyarakat. Keduanya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Check and Balances terlalu sering didengungkan, namun kurang dalam menerima pemahaman term tersebut. Padahal hakekat dari prinsip ini adalah untuk menghindari adanya kooptasi politik antara eksekutif atau Kepala Daerah dengan legislatif atau DPRD.

Bangunan fungsional DPRD pada dasarnya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok DPRD dalam tiga hal penting yaitu: legislasi, penganggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, para anggota DPRD patut memahami hakikat keberadaannya sebagai anggota DPRD dan mampu merumuskan tolok ukur atau indikator pelaksanaan mandat yang baik. Cara ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota-anggota DPRD berikut kelembagaan DPRD. Penggunaan wewenang DPRD yang strategis adalah fungsi pengawasan. Ruang lingkup yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara konseptual, fungsi pengawasan ini berpijak pada ranah check and balance dari fungsi pemerintahan dan fungsi parlemen.

Untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, DPRD dapat menggunakan instrumen pribadi sebagai anggota partai politik dengan muaranya adalah fraksi. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui posisi anggota DPRD sebagai bagian dari kinerja komisi, pengawasan yang paling penting dilakukan adalah pengawasan melalui fungsi pimpinan DPRD.

Undang-undang Nomor 23/2014 (Ps.153) yang terdiri dari empat ayat menyatakan bahwa: (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a) pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan. (3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan.

Problem yang sering muncul dalam praktek menjalankan fungsinya, DPRD gagal menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mampu mengimbangi secara efektif atas kontrol kekuasaan mitranya, yakni eksekutif. Alhasil, aparatur penyelenggara pemerintahan berikut seluruh gerbong aparaturnya justru mengambil jarak, yang pada titik dan fase tertentu bisa saja secara akumulatif menjelma sebagai disharmonisasi.

Marwah yang hilang

Jika peran DPRD tak mampu dijalankan, maka arus besar tuntutan publik akan menggelinding sebagai bola salju (snow ball). Secara kelembagaan akan mengalami distorsi, lalu krisis kepercayaan timbul semakin tak terbendung. Di sisi lain, eksekutif harus mensinergikan pola kemitraan sebagaimana posisi tawar politik yang diperintahkan undang-undang agar tak terjadi hegemoni kekuasaan diatara keduanya.

Selanjutnya adalah kontruksi berpikir dari masyarakat. Stigmatisasi keanggotaan DPRD adalah beban yang disadari secara kolektif oleh anggota DPRD, masyarakat harus mampu menelurkan kreasi gagasan, kehendak kontrol yang proporsional dan objektif ketika menyikapi DPRD baik secara personal atau lembaga, demikian juga control terhadap eksekutif oleh masyarakat.

Mengembalikan marwah keanggotaan DPRD menjadi penting, tanpa disadari, label “yang terhormat” hanya menjadi untaian kata tanpa makna. Sekarang siapa yang berkewajiban mengembalikan marwah itu?. Ya masing-masing anggota DPRD, partai-partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen, kader partai bahkan lebih luas lagi adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan marwah DPRD akan menjadi “asupan energi” tersendiri bagi para wakil rakyat. Eksekutifpun menjalankan fungsinya dalam control yang efektif oleh legislatif dan masyarakat.#

*Penulis adalah Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Bidang Komunikasi Politik, Agitasi dan Propaganda

 

 


Kategori : Opini,
Topik : Bekasi, Politik,
Editor : Sulistyo Adhi

twitter

© 2015 Rakyatbekasi.com. All Rights Reserved. | Info Iklan - Redaksi - Tentang rakyatbekasi.com