Home / Bekasi Raya

Senin, 5 Oktober 2020 - 09:46 WIB

LSM KOMPI Bakal Gugat Dugaan Maladministrasi P2APBD 2019 Pemkab Bekasi

Ketua Umum LSM KOMPI Ergat Bustomy

Kabupaten Bekasi- Lembaga Masyarakat (LSM) Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) mengungkapkan adanya kesalahan administrasi (maladministrasi) pada laporan keuangan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) TA 2019.

Ketua Umum LSM KOMPI Ergat Bustomy mengungkapkan dugaan itu berkaitan dengan ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja APBD. Diantaranya pertama adalah pertumbuhan ekonomi terkait PDRB tahun 2017-2018 dan indikator ekonomi dan sosial Kabupaten Bekasi.

Kedua, kondisi geografis daerah. Ketiga, gambaran umum demografis terkait luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk per km2 per kecamatan tahun 2018. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin tahun 2018, penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan umum di Kabupaten Bekasi.

Keempat, potensi unggulan daerah terkait luasan kawasan industri, pencapaian produksi hasil ternak, perkembangan populasi ternak, dan produksi perikanan budidaya tahun 2016-2018.

“Sebelumnya, LSM KOMPI berkirim surat ke Pemkab Bekasi untuk mengklarifikasi temuan kejanggalan laporan keuangan tersebut. Alhasil, kami menerima jawaban dari BPKD Kabupaten Bekasi dengan surat benomor: 900/374/BPKD, yang menyatakan bahwa membenarkan temuan dari LSM KOMPI terhadap informasi yang disampaikan tidak akurat, transparan, akuntable dan objektif,” ungkap Ergat, di Cikarang, Minggu (4/10/2020).

Oleh karena itu, ia meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk membatalkan Raperda PPAPDD TA 2019.

Baca Juga:  Buka Pelayanan Adminduk untuk Warga di CFD, Disdukcapil Kota Bekasi Makin Keren

“Kami sudah berkirim surat ke Pemprov Jawa Barat pada Jumat (2/10/2020), agar Raperda PPAPBD TA 2019 dibatalkan,” kata Ergat.

“Raperda ini sudah diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Maka, Pemprov Jabar sebagai perwakilan pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap raperda tersebut,” sambung Ergat.

Ia mengatakan, temuan ini akan ditindaklanjuti juga ke Mendagri hingga gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga:  Ini Dia 8 Poin Pembahasan di Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi

Menurutnya, pihak terkait harus bertanggungjawab dan dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian negara akibat dari kesalahan ataupun kelalaiannya.

“Sebab PPAPBD ini sangat krusial sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang juga sebagai acuan pembangunan di tahun berikutnya,” kata Ergat.

Ia berujar, jika yang dijadikan landasan pembangunan saja banyak kekeliruan bagaimana dengan pembangunan berjalan dengan baik. Kabupaten Bekasi ini, kata Ergat, sangat luas dengan tingkat kompleksitas kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

“Kami berharap Pemkab Bekasi serius dalam pengelolaannya, jangan terkesan main-main. Kalau tidak mampu, pihak-pihak terkait untuk mundur dari jabatannya, karena mereka ini digaji oleh rakyat. Artinya, untuk kepentingan rakyat harus bekerja dengan profesional dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan,” tutupnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Gelar Vaksinasi Massal

Bekasi Raya

Dua Gelombang Massa Aksi Geruduk Kantor DPRD Kota Bekasi

Bekasi Raya

Refleksi 3 Tahun Duet Maut Bang Pepen dan Mas Tri, Pemkot Bekasi Silaturahmi Dengan Insan Pers

Bekasi Raya

Gelar Pergantian Antar Waktu, Heriyanto Sah Pimpin Gapeksindo Kota Bekasi

Bekasi Raya

Polres Metro Bekasi Ungkap Komplotan Penipu Asuransi Bermodus Korban Tabrak Lari

Bekasi Raya

Sah, Mas Tri Jadi Ketua Persipasi Kota Bekasi Secara Aklamasi

Bekasi Raya

Gubernur Jawa Barat Resmikan Wisata Air Kalimalang, Bekasi Makin Keren

Bekasi Raya

UMK Kota Bekasi Tertinggi di Jawa Barat, Bang Pepen: Kita Harus Bersyukur