Home / Bekasi Raya

Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:50 WIB

Alih Fungsi RTH Hutan Kota Bekasi Jadi Wisata Kuliner Sisakan Kontroversi

KOTA BEKASI – Alih fungsi sebagian lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota Bekasi menjadi kawasan wisata kuliner menuai kontroversi. Pasalnya, ketersediaan RTH di Kota Bekasi masih minim yakni di bawah ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008, yakni 30 persen.

Kendati demikian, Kepala Dinas Pemudan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, Zarkasih berkelit, penggunaan lahan hutan kota merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak swasta dalam penataan PKL dan pemanfaatan lahan di sekitar Gedung Olahraga (GOR) yang bersebelahan dengan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

“Ada MoU-nya (sewa lahan) itu. MoU-nya yang ada (PKL) di dalam aja. Dan lokasinya ada di samping lapangan Basket. Kalau yang lainnya kagak ada,” kata Zarkasih ketika dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga:  Tak Usah Berpolemik, Ini Kata Kadinkes Kota Bekasi soal LKM-NIK

Adapun sebagai kontribusinya, Zarkasih mengatakan bahwa pihak kedua membayar sewa lahan ke Pemerintah Daerah dengan besaran yang diatur dalam ketentuan perjanjian.

“Syaratnya, pihak kedua mengajukan permohonan sewa lahan ke Pemkot Bekasi. Nah, lalu dibahas misalkan dia harus bayar sekian. Lalu Kompensasinya apa? Ya kompensasinya mereka boleh bangun disitu. Ada di MoU nya,” terang Zarkasih seraya mengklaim bahwa pihak kedua sudah membayar kontribusi ke kas daerah Kota Bekasi.

“Sudah setor, buktinya kan ada. Terkait setornya, coba tanya ke Dispenda aja,” kilahnya.

Kendati begitu, Zarkasih mengaku pembayaran sewa lahan untuk tahun ke kedua sama sekali belum ada setoran ke Pemda, lantaran mereka sedang mengajukan adendum pengurangan harga sewa dan masa waktu.

Baca Juga:  Pj Bupati Bekasi Lantik 11 Pejabat Eselon II, Ini Dia Daftarnya

“Nah jadi nanti tinggal kita bahas, apakah bisa dilanjutkan atau tidak dalam pembahasan nanti,” kelitnya.

“Jadi kan sewan lahannya yang umpamanya sewan lahan tahun pertama Rp 250 juta jadi Rp300 juta, lalu tahun ke dua dia (pihak kedua) minta pengurangan. Itu prosesnya. Jadi tahun kedua ini belum bayar. Proses dulu,” bebernya.

Zarkasih menambahkan, penghitungan sewa lahan mengacu kepada NJOP lahan dikalikan dengan luas lahan. Hasil tersebut, kata dia yang disetorkan ke Dispenda secara langsung.

“Gak ada hubungan sama Dispora. Jadi itu bukan kontribusi atau retribusi, tapi namanya sewa lahan,” tutupnya. (Mar)

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Layaknya Palang Pintu Parkir Mal dan Area Bisnis, Pemkot Bekasi Hamburkan Rp585 Juta di Penghujung 2022

Bekasi Raya

Terancam Banjir, Warga Perumahan Mutiara Gading Timur Tutup Saluran Air

Bekasi Raya

Alamak…, Oknum Guru Cabul SDN Jatirasa III Cuma Lulusan SMA

Bekasi Raya

Komisi I Desak Plt Wali Kota Bekasi Cabut Izin Usaha Hollywings

Bekasi Raya

Bungkam Dejan FC di Laga Final, Persipasi Juara Liga 3 Seri 1 Jawa Barat 2023

Bekasi Raya

Diduga Gelapkan Dana Zakat, Demonstran Tuntut Ketua Baznas Kota Bekasi Mundur

Bekasi Raya

Ini Kata Humas Setda Kota Bekasi Tentang Pengadaan All In One PC Senilai Rp504 Juta

Bekasi Raya

Realisasi APBD Kota Bekasi Hingga September Baru Capai 42 Persen, Disperkimtan dan DBMSDA Terendah