Home / Bekasi Raya

Sabtu, 5 Desember 2020 - 11:35 WIB

Muscam KNPI Langgar Prokes Covid – 19, Wali Kota Diminta Evaluasi Pejabat Camat Bekasi Utara

Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi yang pada saat ini memperpanjang ke lima adaptasi tatanan hidup baru Masyarakat produktif aman Corona virus disease 2019 (Covid -19) dengan keputusan wali kota Bekasi no 300/Kep.570-BPBD/XII/2020 yang dikeluarkan pada 3 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Wali kota Bekasi mengatur dalam kehidupan dalam masa pandemi virus Corona.

Perhelatan musyawarah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kecamatan Bekasi Utara pada hari Jum’at 4/12/2020 bertempat dikantor kecamatan, mangalami kisrus sehingga pelaksanaan tersebut membuat terjadi kerumunan masa tanpa adanya protokol kesehatan (Prokes) Covid 19.

Warga Bekasi Ari Pribadi menyayangkan pemuda harusnya mengajarkan tentang bagaimana menjaga kesehatan dalam kehidupan dimasa pandemi ini, musyawarah tersebut seharusnya mengikuti prokes dari pemerintah.

Baca Juga:  35 Kasus Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Sepanjang 2021 di Kota Bekasi, DPPPA Dorong Perda Khusus

“Saya menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh para pemuda, seharusnya menjalankan tentang tatanan hidup baru yang dibuat dalam kepwal Wali Kota Bekasi, terjadinya kerumunan orang yang banyak serta ada beberapa yang tidak memakai masker dalam video yang beredar harus dikenakan sanksi tegas” ucap ari kepada awak media Jum’at (4/12/2020) sore.

Musyawarah PK.KNPI se_kota Bekasi yang digelar secara maraton oleh DPD membuat indikasi baru dalam klaster penularan Covid 19 di tataran pemuda, aturan yang dilanggar terkesan pejabat setempat tidak bisa melarang atau mengantisipasi bahaya dampak dari kegiatan tersebut.

“Saya merasa kecewa sama pejabat setempat kenapa tidak bisa melarang atau membubarkan kerumunan orang banyak tersebut, seharusnya pejabat setempat bisa menegakkan prokes terkesan tutup mata dalam kejadian tersebut” ujar Ari

Baca Juga:  Sambut HUT DISADA Ke-2, TNI-AD Gelar Karya Bakti dan Penghijauan di Jatiranggon

Ari juga meminta kepada Wali Kota Bekasi untuk segera mengevaluasi Camat Bekasi Utara, dan Pengurus DPD KNPI Kota Bekasi yang diduga melanggar keputusan wali kota Bekasi, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo,

Camat Bekasi Utara saat dikonfirmasi melalui telepon tidak menjawab.

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Kepsek SDN Aren Jaya 14 Lalai Lapor ke Disdik Terkait Pungutan Rp113Ribu per Siswa

Bekasi Raya

PPDB Online Carut Marut, Orang Tua Siswa “Ngantri” Kepastian Di SMP 2 Kota Bekasi

Bekasi Raya

Sekda: LKM-NIK Tetap Ada, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Akhirnya “Paham” Pemberhentian Kerjasama RS Swasta

Bekasi Raya

“Pemuda Bekasi Berbagi Kasih” Bagikan 100 Paket Beras Kepada Warga Karang Bahagia

Bekasi Raya

Bisnis Seragam di Tengah Pandemi, Kejaksaan Diminta Periksa Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Bekasi Raya

Pelantikan LPM Margahayu Warnai Parade Safari Ramadan di Bekasi Timur

Bekasi Raya

Alamak!!! Lima Alumni SMPN 6 Kota Bekasi Mengaku Jadi Korban Predator Anak

Bekasi Raya

Komisi IV Desak Baznas Kota Bekasi Transparan dalam Kelola Dana Zakat