Home / Bekasi Raya

Sabtu, 5 Desember 2020 - 11:35 WIB

Muscam KNPI Langgar Prokes Covid – 19, Wali Kota Diminta Evaluasi Pejabat Camat Bekasi Utara

Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi yang pada saat ini memperpanjang ke lima adaptasi tatanan hidup baru Masyarakat produktif aman Corona virus disease 2019 (Covid -19) dengan keputusan wali kota Bekasi no 300/Kep.570-BPBD/XII/2020 yang dikeluarkan pada 3 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Wali kota Bekasi mengatur dalam kehidupan dalam masa pandemi virus Corona.

Perhelatan musyawarah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kecamatan Bekasi Utara pada hari Jum’at 4/12/2020 bertempat dikantor kecamatan, mangalami kisrus sehingga pelaksanaan tersebut membuat terjadi kerumunan masa tanpa adanya protokol kesehatan (Prokes) Covid 19.

Warga Bekasi Ari Pribadi menyayangkan pemuda harusnya mengajarkan tentang bagaimana menjaga kesehatan dalam kehidupan dimasa pandemi ini, musyawarah tersebut seharusnya mengikuti prokes dari pemerintah.

Baca Juga:  DPRD Bersama Pemkot Bekasi Sahkan Dua Perda dan KUA-PPAS 2022

“Saya menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh para pemuda, seharusnya menjalankan tentang tatanan hidup baru yang dibuat dalam kepwal Wali Kota Bekasi, terjadinya kerumunan orang yang banyak serta ada beberapa yang tidak memakai masker dalam video yang beredar harus dikenakan sanksi tegas” ucap ari kepada awak media Jum’at (4/12/2020) sore.

Musyawarah PK.KNPI se_kota Bekasi yang digelar secara maraton oleh DPD membuat indikasi baru dalam klaster penularan Covid 19 di tataran pemuda, aturan yang dilanggar terkesan pejabat setempat tidak bisa melarang atau mengantisipasi bahaya dampak dari kegiatan tersebut.

“Saya merasa kecewa sama pejabat setempat kenapa tidak bisa melarang atau membubarkan kerumunan orang banyak tersebut, seharusnya pejabat setempat bisa menegakkan prokes terkesan tutup mata dalam kejadian tersebut” ujar Ari

Baca Juga:  Dirikan Poslap di Lokasi Erupsi Gunung Semeru, FGI Bekasi Salurkan Bantuan Sosial dan Tunai

Ari juga meminta kepada Wali Kota Bekasi untuk segera mengevaluasi Camat Bekasi Utara, dan Pengurus DPD KNPI Kota Bekasi yang diduga melanggar keputusan wali kota Bekasi, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo,

Camat Bekasi Utara saat dikonfirmasi melalui telepon tidak menjawab.

Share :

Baca Juga

Bekasi Raya

Dituntut 3,6 Tahun Penjara, Penasehat Hukum Enjum Bin Awi Tuding JPU Kejari Cikarang Tidak Manusiawi

Bekasi Raya

Arisan ala Sahabat Nuryadi Darmawan (SND), Kuatkan Silaturahmi dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Bekasi Raya

Jumlah Pasien Covid-19 Turun, RSUD CAM Kota Bekasi Bongkar Tenda Darurat

Bekasi Raya

PDAM Tirta Bhagasasi Berlakukan Tarif Baru Pelanggan Awal Tahun 2021

Advertorial

Sesuai RPJMD Kota Bekasi, Herpur Dorong Pembangunan Puskesmas Di setiap Kelurahan

Bekasi Raya

Pemkot Bekasi Lambat Tangani Laporan Terkait Rumah Sakit Modus Pengemplang Dana Covid-19

Bekasi Raya

Pengembang Proyek Pasar Kranji Bakal Dilaporkan Atas Dugaan Penipuan senilai Rp 3,7 Miliar

Bekasi Raya

Pengamat: Kalau Area Wiskul GOR Gunakan RTH, Itu Salahi Aturan