Home / Politik

Selasa, 5 Januari 2021 - 14:16 WIB

Turunnya Pamor Rumah Besar Umat Islam, Warnai Harlah PPP ke 48

BANDUNG – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat (Jabar) UU Ruzhanul Ulum yang juga Wakil Gubernur Jabar mengucapkan Selamat Hari Lahir (Harlah) PPP ke-48 yang jatuh pada 5 Januari 2021.

Uu tak memungkiri, adanya tren penurunan pamor PPP di tengah masyarakat. Hal tersebut kata Uu, dapat terlihat jelas dari berapa banyaknya kader yang menduduki posisi di legislatif maupun eksekutif.

“Kita tidak bisa menutup mata atau telinga terkait situasi PPP hari ini. Kader yang menduduki posisi di legislatif maupun eksekutif semakin menurun,” kata Uu saat dihubungi di Kota Bandung, Senin (04/01/2021) kemarin.

Meski begitu, sebagai kader partai, Uu mengatakan bahwa dirinya sangat optimistis dengan kepemimpinan partai saat ini. Untuk itu, lewat momentum Harlah ke-48 yang diperingati setiap tanggal 5 Januari, dirinya menitipkan tiga pesan untuk menyemangati para kader.

“Pertama, harus meluruskan niat menjadi kader PPP sesuai dengan tujuan lahirnya PPP, antara lain memperjuangkan nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini harus menjadi niat seluruh kader termasuk kader struktur,” terang Uu.

Selain itu, Uu menegaskan, bahwa kader PPP tidak boleh berniat terjun ke partai politik hanya untuk mencari kepopuleran ataupun berniat menjadi lebih terhormat di masyarakat. Hal itu menurutnya penting untuk menjaga ideologi dan karakter partai.

“Jadi kalau kita masuk PPP hanya untuk (niat) yang lain, PPP tidak akan menjadi partai yang memiliki ideologi yang hebat, tidak akan memiliki karakter yang hebat,” tegasnya.

Yang kedua, Uu berpesan agar kader PPP memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam berbangsa dan bernegara di NKRI berdasarkan Pancasila. Dengan tekad kuat, kader PPP tidak akan mudah diganggu oleh iming-iming negatif yang bisa menjatuhkan pribadi maupun partai.

Baca Juga:  PAGAR Kota Bekasi Bakal Polisikan Wenny Haryanto atas Dugaan Ancaman dan Intimidasi

“Kalau memiliki tekad yang kuat, man jadda wajada, tidak akan terganggu ini dan itu. Hati kita, tekad kita untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui partai, memperjuangkan jihad konstitusi. Jangan berubah karena di iming-iming, diberi harapan, ditakut-takuti,” beber Uu.

Setelah meluruskan niat dan menguatkan tekad, lanjut Uu, yang ketiga adalah agar para kader mampu memaksimalkan syariat untuk membesarkan PPP. Karena hasil dari setiap usaha dan kerja keras diserahkan kembali kepada Allah SWT.

“Kalau tiga prinsip (luruskan niat, kuatkan tekad, maksimalkan syariat) sudah dimiliki oleh kader PPP, kami yakin kita akan menjadi partai yang hari demi hari, semakin besar bagaikan bola salju yang semakin besar,” tutupnya.

Bagaimana dengan PPP Kota Bekasi?

Tren penurunan pamor PPP seperti yang dilontarkan orang nomor dua di Provinsi Jawa Barat itu juga terjadi di Kota Bekasi, lebih parah.

Estafet kepemimpinan Ketua DPC PPP Kota Bekasi dari M Said ke tangan Solihin pada tahun 2016 silam, menjadi pertanda buruk dengan meredupnya sinar terang PPP sehingga menyebabkan partai berlogo Ka’bah ini terjun bebas karena hilang arah dan lupa khittah.

Berikut sejumlah catatan menarik yang terjadi di era kepemimpinan Solihin sejak 2016 silam.

  • Solihin tercatat menjadi Ketua Tim Sukses pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto pada pilkada Kota Bekasi 2018 lalu, tidak memberikan efek yang signifikan buat PPP.
  • Sesumbar bakal menambah kursi legislatif dari 4 menjadi 8 kursi DPRD Kota Bekasi saat Harlah PPP ke 44, Jauh panggang dari api. Hasil Pileg 2019 hanya 2 kursi yang berhasil diraih PPP.
  • Perolehan 2 kursi tersebut merupakan bukti nyata bahwa kepemimpinannya tidak mampu mengangkat elektabilitas dan pamor partai.
  • Jika saja Bawaslu Kota Bekasi dengan serius memproses DPC PPP Kota Bekasi yang terlambat 30 menit saat menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) ke KPU Kota Bekasi, maka 2 kursi yang diraih bakal tidak sah secara hukum alias ZONK.
  • Adapun batas akhir waktu yang telah ditetapkan dalam penyerahan LADK partai politik ke KPU adalah pada Minggu 23 September 2018 pukul 18:00 WIB.
  • Jika tidak menyerahkan RKDK dan LADK sampai batas akhir waktu tersebut, maka partai politik tersebut akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu 2019.
  • Pada pertengahan Juni 2020, Viralnya video asusila/amoral yang diperankan oleh “S” yang merupakan Sekertaris DPC PPP Kota Bekasi dan juga anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 asal Fraksi PPP, membuat geger dan mengecewakan umat muslim se-Kota Bekasi.
  • PPP Tidak mendapatkan posisi apapun saat pemilihan Alat Kelengkapan Dewan 2019 lalu, menandakan buruknya komunikasi lintas fraksi dan tentunya tidak cakap menjadi politisi hingga kalap menghardik fraksi lain sebagai pengkhianat.
Baca Juga:  SK Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Jadi Polemik, Penolakan Ahmad Marzuki Masih Berlanjut

. (tian)

Share :

Baca Juga

Politik

100 Pelajar SMAN 14 Bekasi Hadiri Sosialisasi Bawaslu tentang Sistem Pemilu di Indonesia

Politik

Ketua Pansus 12: Wali Kota Bekasi Sangat Fokus Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Politik

Ini Dia “Kuda Hitam” Pengganti Sholihin Sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi

Politik

Besok DPRD Kota Bekasi Gelar Paripurna Penetapan Ketua Definitif

Politik

Singgung Pilpres 2024 di Hadapan Ganjar, Jokowi: Jangan Tergesa-gesa

Politik

Bertemu Ketum Beringin, Kang Emil Pakai Baju Kuning

Politik

Terkait Polemik Mutasi, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Angkat Bicara

Politik

Anies-Puan Nonton Balap Formula E, Sinyal Awal Terbentuknya Poros Ancol