Home / Politik

Kamis, 1 Juli 2021 - 20:56 WIB

Pengadaan Mobil Pimpinan Dewan Lolos di Tengah Pandemi, Aktivis GmnI: Dimana Empati Ketua DPRD Kota Bekasi?

Kota Bekasi – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Bekasi nampaknya sedang berbahagia karena akan diberikan mobil dinas baru senilai RP1.080.000.000,- yang saat ini sudah selesai ditenderkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan nilai HPS Rp837.000.000.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Komisariat Ubhara Jaya Christianto Manurung mengaku pihaknya sangat menyayangkan sekaligus mengecam atas lolosnya pengadaan kendaraan operasional pimpinan dewan yang menghabiskan uang rakyat tersebut.

“Berjuta Rakyat sudah berdarah-darah bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, dimanakah akal sehat, nurani dan empati Ketua DPRD Kota Bekasi?,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Bung Chris ini kepada Awak Media, Kamis (01/07) sore.

Selain itu Bung Chris juga merasa sangat kecewa dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Choiruman J Putro yang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui tentang dianggarkannya kendaraan operasional pimpinan dewan yang telah dimenangkan oleh PT Astrido Jaya Mobilindo dengan harga penawaran sebesar Rp815.100.000,-.

Baca Juga:  Gegara Kinerjanya Lamban, Ketua Bapemperda Minta Plt Wali Kota Bekasi Beri Sanksi Biro Hukum

“Dengan kejadian ini, sudah jelas bahwa Check and Balance for Good Governance di Kota Bekasi tidak berjalan. Masa iya Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui tentang pengadaan kendaraan operasional pimpinan dewan. Apalagi sudah selesai lelang, itu kan hal yang aneh. Dimana fungsi pengawasannya?,” ucapnya geram.

Baca Juga:  ForKim Bekasi Gemakan Tagar #2024GantiAnggotaDPRD

Lebih lanjut Bung Chris membeberkan bahwa di dalam UU NO 23 tahun 2014 “Tentang Pemerintah Daerah”, pada Pasal 149 sudah jelas mengatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi dalam hal Pengawasan.

“Jika memang Choiruman mengaku tidak mengetahui tentang pengadaan tersebut, berarti dia sudah gagal menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi,” tutupnya. (mar)

Share :

Baca Juga

Politik

Terpilih Secara Aklamasi, Putri Wali Kota Ade Puspitasari Jadi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bekasi 2021-2026

Politik

Jadi Amunisi Baru PAN Kota Bekasi, Budy Somasi Siap Besarkan Partai

Politik

Zulkifli Hasan Sebut Airlangga hingga Anies Layak jadi Capres Koalisi Indonesia Bersatu

Politik

Tepis Tudingan Arogan, Sidak Komisi III Dinilai Salah Alamat

Politik

KPU Pastikan Kasus Hukum Tidak Batalkan Status Calon Legislatif

Politik

Ade Puspita dan Jajaran Sambangi DPC PPP Kota Bekasi

Politik

KPUD Kota Bekasi Beberkan Prinsip Penetapan Dapil pada Pemilu Legislatif 2024

Politik

Gelar Reses I TA 2022 di RW 05, Bang Jack Beberkan Realisasi Aspirasi Warga