Home / Nasional

Kamis, 19 Agustus 2021 - 08:23 WIB

KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota DPR dan DPRD Turun Drastis

JAKARTA – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD menurun drastis.

“Untuk legislatif ternyata menurut drastis, legislatif dulu 100 persen DPR dan DPRD, sekarang yang DPR itu jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen,” ujar Pahala dalam konferensi pers, Rabu (18/8/2021).

Ia membandingkan kepatuhan pelaporan LHKPN anggota legislatif pada Maret 2020 dengan Maret 2021.

Baca Juga:  Dituntut 3,6 Tahun Penjara, Penasehat Hukum Enjum Bin Awi Tuding JPU Kejari Cikarang Tidak Manusiawi

Menurut dia, anggota legislatif cenderung melaporkan LHKPN saat akan mengikuti pemilihan umum sebagai syarat pencalonan.

Hingga 30 Juni 2020, KPK telah menerima 363.638 LHKPN dari total 377.574 wajib lapor atau tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 96,31 persen.

Jumlah tersebut terdiri dari 96,44 persen bidang eksekutif, 89,27 persen bidang legislatif, 98,46 persen bidang yudikatif, dan 98,15 persen Bidang BUMN/D.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Serahkan Bonus Rp130,5 M kepada Peraih Medali SEA Games Vietnam

KPK juga mencatat tingginya peran serta masyarakat dalam mengakses fitur e-announcement pada aplikasi e-LHKPN.

“Tahun 2020 jatuh tempo pelaporannya adalah Maret 2021, itu sudah kita kumpulkan sampai pertengahan Juni, rata-rata kepatuhannya sudah 96 persen, lebih baik dibanding tahun kemarin,” kata Pahala.

“Jadi, artinya kita lihat mungkin dengan pelaporan full elektronik lebih sederhana,” ucap dia.

Share :

Baca Juga

Nasional

Geruduk Kantor Baznas RI, Gemasi Teriakkan ‘Mosi Tidak Percaya’ Terhadap Ismail Hasyim

Nasional

Jasa Marga Catat 563.593 Kendaraan Padati Jabotabek pada H+2 Lebaran 2022

Nasional

Harry Azhar Azis, Anggota BPK RI dan Kader Partai Golkar Tutup Usia

Nasional

Ketua Satgas Penanganan Covid-19: Kita Tidak Tahu Kapan Terinfeksi, Jangan Jemawa

Nasional

Soal Penunjukan Pj Kepala Daerah, Kontras Bakal Laporkan Mendagri ke Ombudsman

Nasional

Menteri Perhubungan Imbau Pemudik Tunda Perjalanan Balik ke Ibu Kota

Nasional

Said Aqil Mantap Maju Jadi Ketum PBNU Tiga Periode

Bekasi Raya

Duit Suap Wali Kota Bekasi Mengalir Di Sejumlah Aset Milik RE