Home / Opini

Friday, 10 September 2021 - 11:39 WIB

Megawati dalam Oase Demokrasi dan Cengkraman Feodalisme

Oleh: Yusuf Blegur

Sementara itu Megawati belum muncul di media memberikan klarifikasi, begitupun anak kandungnya yang politisi dan Ketua DPR, Puan Maharani bahkan tidak memberikan keterangan apapun. Publik semakin penasaran menunggu kepastian desas-desus kondisi kesehatan Ketua Umum partai politik yang kuat mengusung kekuasaan pemerintahan Jokowi. Seperti biasa media mainstream bungkam menunggu momen yang tepat, media sosial agak panas menyorotinya.

Dunia maya ramai berseliweran membincangkan sosok Megawati Soekarno Putri. Kali ini tidak terkait statement politiknya yang sering heboh ataupun kebijakan partai politik yang dipimpinnya. Juga bukan soal hubungannya dengan orang suruhannya yang menjadi petugas partai.

Kali ini para netizen menyoroti soal kesehatan sosok yang pernah menjadi presiden ke-5 RI. Memang masih simpang-siur beritanya. Mengenai kondisi Megawati yang dikabarkan dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit. Kebanyakan kader partai berlambang Banteng gemuk itu seperti enggan membuka suara atau lebih aman menyatakan belum tahu kepastian informasinya. Sebagian lagi menyatakan kabar itu adalah berita bohong atau hoax. Seperti yang baru saja disampaikan dimedia oleh sekjend PDIP Hasto Kristianto.

Apapun keberadaan dan keadaan Megawati saat ini, membuktikan beliau merupakan sosok yang menarik, pro-kontra, dianggap berpengaruh dan sangat menentukan perjalanan sistem politik kenegaraan Indonesia selama lebih dari dua dekade ini. Terlepas dari sisi positif dan negatifnya. Terlepas lebih membawa kebaikan atau menjadikan kelemahan bagi rakyat, negara dan bangsa.

Benar atau tidaknya kondisi kesehatan Megawati terkait kondisi kritis kesehatannya. Sebagai rakyat yang kental dengan nilai Islami dan menjunjung tinggi peradaban timur, tentunya rakyat mendoakan Megawati dalam keadaan sehat wal a’fiat dan insyaa Allah senantiasa dalam keselamatan dan dilindungi Allah SWT. Aamiin ya Robbal Alamin.

Baca Juga  Dariyanto Klaim Andi Salim Izinkan Pelaksanaan Vaksinasi Massal di DPD Golkar Kota Bekasi

Menariknya, ada dua hal penting yang bisa dijadikan tolok ukur kepemimpinan dan menakar peta politik nasional
dari kondisi tersebut.

Pertama,

Seandainya Allah SWT memberikan kesehatan, kesempatan dan insyaa Allah memiliki keleluasaan melanjutkan perjalanan peran hidupnya. Rasanya ini menjadi momen yang penting bagi Megawati melakukan refleksi dan evaluasi terhadap eksistensinya selama ini. Sebagai orang yang pemimpin partai besar hingga saat ini dan pernah mengelola pemerintahan dan sebagai kepala negara.

Menjadi keharusan bagi Megawati untuk lebih bisa menjadi negarawan ketimbang sekedar politisi. Ia hendaknya bisa meresapi sekaligus menginsyafi “sense of crisis” dan “sense of minded” dari situasi kenegaraan dan kebangsaan saat ini. Kehidupan rakyat yang saat ini penuh diliputi keprihatinan dan penderitaan. Semestinya bisa menggugah perasaan eling dari putri sulung Bung Karno itu.

Lewat kebijakan partai dan kuatnya posisi tawar terhadap presiden. Megawati sudah sepantasnya berkontribusi besar mengambil langkah penyelamatan rakyat dan negara dari krisis multidimensi. Salah satu pemimpin reformasi itu, berkewajiban menghidupkan demokrasi yang sehat bagi kehidupan kebangsaaan. Bukan malah sebaliknya ikut menjerumuskan bangsa ini pada jurang pandemi yang lebih dalam, wabah korupsi yang meluas, situasi kritisnya konstitusi dan kedaulatan negara. Hentikan menyuburkan serba sekuler dan liberal, juga komunisme. Saatnya kontemplasi Megawati menguatkan jiwanya pada cita-cita mendiang ayahnya dan para pendiri bangsa lainnya.

Baca Juga  Balada Keluarga Majemuk Dalam Belenggu Pandemi

Kedua,

Megawati mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi bangunan kepartaian dan pemerintahan. Termasuk mengembalikan pendulum ideologi negara yang semakin oleng. Megawati hendaknya berjuang keras, bertanggungjawab dan jujur mengembalikan dan melaksanakan Panca Sila dan UUD 1945 menjadi amalan bagi kehidupan bangsa dan negara.

Buang dan enyahkan segala ambigu dan kontradiksi terhadap perwujudan amanat penderitaan rakyat. Perilaku otoritarian dan diktator dalam kehidupan partai politik sudah sepantasnya dihilangkan. Jangan lagi mempertontonkan praktek-praktek anti demokrasi dalam demokrasi. Lawan behaviour yang terus memelihara feodalisme, menciptakan pertentangan kelas dan mencabut akar religius.

Begitu juga dalam kehidupan bernegara berbangsa. Jangan paksakan politik dan ideologi yang memasung kemerdekaan rakyat. Jangan mengembalikan lagi kehidupan rakyat dalam cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Megawati khususnya dan para kolaborator pemangku kepentingan lainnya. Harusnya bisa mengharamkan eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Bukan malah menjadi pelakunya dan ikut menghancurkan republik.

Pada akhirnya bagi kita semua tanpa terkecuali, seperti lantunan Ebiet Gunung Ade. Mumpung kita masih diberi waktu. Mumpung masih ada kesempatan memperbaiki kesalahan dan menyiapkan bekal akherat.

Semoga.

Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.

Share :

Baca Juga

Opini

Imperialisme Berbaju Covid-19, Bangkit Melawan atau Diam Tertindas

Opini

Balada Keluarga Majemuk Dalam Belenggu Pandemi

Opini

Catatan Kecil 3 Tahun Rahmat Effendi – Tri Adhianto dalam Menahkodai Kota Bekasi

Opini

Penahanan Dokter Louis, Handuk Putih Buat Sang Boneka?

Opini

Menyoal Urgensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Transgender

Opini

“The Psychology of Money” dan Masa Depan Ekonomi Perilaku

Opini

Kado Pahit 76 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Opini

Merdeka? Ternyata Indonesia Masih Terjajah