Home / Advertorial

Senin, 11 Oktober 2021 - 08:25 WIB

DPRD Kritisi Penerapan Aturan Perda Di Kota Bekasi

Ketua BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang

Ketua BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang

KOTA BEKASI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyesalkan kurang tegasnya Pemerintah Kota Bekasi dalam hal penerapan aturan Perda yang notabene dibuat menggunakan anggaran dari hasil uang rakyat.

Dikatakan Nico, meskipun telah ada Peraturan Daerah yang sah untuk mengatur pada sebuah aturan, tetapi tidak sedikit yang dilanggar secara terang-terangan, dan pemerintah sebagai penegak Perda terkesan seolah tutup mata (Pembiaran).

“Salah satunya yang terkait dengan toko modern (mini market), itukan sudah ada Perda-nya dengan jarak 50 meter. Tetapi pada faktanya ada yang berhadap – hadapan. Artinya kan Perda tidak berlaku, tidak ditegakkan,” ujarnya saat ditemui di Ruang Kerja Kantor DPRD Kota Bekasi. Senin, (11/10/21).

Baca Juga:  Walau Sudah Zero Kematian, DPRD Kota Bekasi Ingatkan Warga Perketat Prokes

Selain itu, ia mengungkapkan banyak bangunan perumahan yang beralih fungsi peruntukannya menjadi tempat usaha sehingga tidak sesuai dengan perizinan awal, di mana hal tersebut telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah.

“Saya berbicara ada buktinya, contohnya di Kemang Pratama itu perumahan dijadikan tempat usaha. Perda-nya ada, itu tidak boleh, apalagi di Galaxi. Kalau Perda-nya ditegakkan, itu tidak boleh, pasti dibongkar semua,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Nico mengaku pernah meminta Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menginventarisasi Perda yang telah kedaluwarsa maupun Perda yang tidak ditegakkan penerapanya untuk dikaji ulang maupun direvisi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait omnibuslaw.

“Di mana ada dua atau tiga judul Perda yang materinya bersinggungan maupun sama kenapa tidak dijadikan satu. Karena dasar saya sebagai Ketua Bapemperda itu mengusulkan Raperda hanya ada dua, yakni sosial kemasyarakatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Baca Juga:  Paripurna Bahas Rancangan KUA PPAS 2022, Ini Yang Disampaikan

Sebab, menurut Nico sangatlah ambigu bilamana telah ditetapkan sebuah Peraturan Daerah yang melarang, namun di sisi lain, peraturan itu sendiri dilanggar karena tidak tegasnya pemerintah dalam penegakan Perda.

“Jadi jangan ada peraturan ambigu yang dibuat hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Karena ingat, ratusan juta uang habis untuk pembuatan Raperda, itu uang rakyat,” tukasnya. (ADV/HMS)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Bicara Soal Pemilihan Dirut Perumda Tirta Patriot

Advertorial

Keinginan Rasnius Pasaribu Saat Jadi Anggota DPRD Kota Bekasi

Advertorial

Ketua DPRD Kota Bekasi Tanda Tangani Renja Musrenbang 2022

Advertorial

Sardi Effendi Desak Kenaikan Anggaran BOSDA SD dan SMP di KUA-PPAS 2023 Kota Bekasi

Advertorial

Heri Purnomo Bakal Kawal Aspirasi Warga Pondok Melati Soal Penambahan SMP Negeri

Advertorial

Komarudin Apresiasi Kinerja Bapenda Kota Bekasi

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Setujui Anggaran BTT Khusus Pencegahan Covid-19

Advertorial

Masuki Musim Hujan, Ketua Fraksi Demokrat Tanyakan Dugaan Pelanggaran Kota Bintang