Home / Advertorial

Senin, 11 Oktober 2021 - 08:25 WIB

DPRD Kritisi Penerapan Aturan Perda Di Kota Bekasi

Ketua BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang

Ketua BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang

KOTA BEKASI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyesalkan kurang tegasnya Pemerintah Kota Bekasi dalam hal penerapan aturan Perda yang notabene dibuat menggunakan anggaran dari hasil uang rakyat.

Dikatakan Nico, meskipun telah ada Peraturan Daerah yang sah untuk mengatur pada sebuah aturan, tetapi tidak sedikit yang dilanggar secara terang-terangan, dan pemerintah sebagai penegak Perda terkesan seolah tutup mata (Pembiaran).

“Salah satunya yang terkait dengan toko modern (mini market), itukan sudah ada Perda-nya dengan jarak 50 meter. Tetapi pada faktanya ada yang berhadap – hadapan. Artinya kan Perda tidak berlaku, tidak ditegakkan,” ujarnya saat ditemui di Ruang Kerja Kantor DPRD Kota Bekasi. Senin, (11/10/21).

Baca Juga:  Gelar Reses III, Herpur Perjuangkan Pembangunan USB SMPN di Pondok Melati

Selain itu, ia mengungkapkan banyak bangunan perumahan yang beralih fungsi peruntukannya menjadi tempat usaha sehingga tidak sesuai dengan perizinan awal, di mana hal tersebut telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah.

“Saya berbicara ada buktinya, contohnya di Kemang Pratama itu perumahan dijadikan tempat usaha. Perda-nya ada, itu tidak boleh, apalagi di Galaxi. Kalau Perda-nya ditegakkan, itu tidak boleh, pasti dibongkar semua,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Nico mengaku pernah meminta Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menginventarisasi Perda yang telah kedaluwarsa maupun Perda yang tidak ditegakkan penerapanya untuk dikaji ulang maupun direvisi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait omnibuslaw.

“Di mana ada dua atau tiga judul Perda yang materinya bersinggungan maupun sama kenapa tidak dijadikan satu. Karena dasar saya sebagai Ketua Bapemperda itu mengusulkan Raperda hanya ada dua, yakni sosial kemasyarakatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Baca Juga:  Walau Sudah Zero Kematian, DPRD Kota Bekasi Ingatkan Warga Perketat Prokes

Sebab, menurut Nico sangatlah ambigu bilamana telah ditetapkan sebuah Peraturan Daerah yang melarang, namun di sisi lain, peraturan itu sendiri dilanggar karena tidak tegasnya pemerintah dalam penegakan Perda.

“Jadi jangan ada peraturan ambigu yang dibuat hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Karena ingat, ratusan juta uang habis untuk pembuatan Raperda, itu uang rakyat,” tukasnya. (ADV/HMS)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Abdul Rozak Sukses Ubah Kampung Kumuh Jadi Indah

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Bicara Soal Pemilihan Dirut Perumda Tirta Patriot

Advertorial

Masuki Musim Hujan, Ketua Fraksi Demokrat Tanyakan Dugaan Pelanggaran Kota Bintang

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Setujui Anggaran BTT Khusus Pencegahan Covid-19

Advertorial

Walau Sudah Zero Kematian, DPRD Kota Bekasi Ingatkan Warga Perketat Prokes

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Bakal Rampungkan APBD Perubahan Akhir September

Advertorial

DPRD Kota Bekasi Bakal Realisasikan Perda Lansia

Advertorial

Ketua DPRD Kota Bekasi Tanda Tangani Renja Musrenbang 2022